Maumere - KN, Forum Peduli Penanggulangan Bencana Kabupaen Sikka melakukan diskusi rutin untuk melakukan evaluasi terhadap berbagai proses penanganan bencana di kabupaten Sikka. Kegiatan diskusi ini dipimpin oleh Alex Armanjaya (Yaspem) dihadiri oleh Yuven Wangge (Caritas) dan beberapa anggota forum lain dari WTM, PMI, Sanres, Caritas, dan beberapa individu lainnya yang terlibat dalam proses penanggulangan bencana di Kabupaten Sikka. Kegiatan ini dilakukan di kantor Yaspem, pada hari Rabu, 3 Mei 2016.
Kegiatan Diskusi berjalan seru karena anggota forum memperdebatkan beberapa fakta penanggulangan bencana di Kabupaten Sikka, seperti letusan gunung api rokatenda (2012) yang kemudian menuai banyak permasalahan terutama dalam upaya rehabilitasi dan rekonstruksi.
Alex Armanjaya, mengatakan bahwa penanganan bencana Palue dinilai diskriminatif yang mana kurang mendapat perhatian negara. Hal ini dipertegas oleh satu peserta diskusi bahwa bencana erupsi Rokatenda bertepatan dengan erupsi semeru yang mana lebih diperhitungkan adalah pertimbangan politik karena bertempatan dengan hajatan politik waktu itu.
Lebih lanjut, Alex menilai bahwa penanganan bencana di kabupaten Sikka belum mencerminkan sebuah pola penanggulangan yang berperspektif humanis. Dari beberapa fakta yang ditemukan di lapangan bahwa banyak masalah yang dialami para pengungsi Palue akibat erupsi gunung api rokatenda.
Sedangkan, Dessy Darius Gudipung (Caritas Maumere) mengatakan bahwa penanggulangan bencana di Palue perlu dievaluasi agar ada perbaikan ke depan. Bila pemerintah kabupaten Sikka tidak belajar dari kesalahan maka akan terus mengalami persoalan yang sama. Itu berarti sampai kapan pun dan selengkap apa pun perankat hukum dinilainya nihil.
Menyambung itu, Herry Naif (WTM) menegaskan bahwa Kabupaten Sikka adalah salah satu kabupaten yang memiliki peraturan daerah (PERDA) Penanggulangan Bencana pertama di NTT. Tetapi hingga hari ini bila kita melihat beberapa bencana yang terjadi proses penanganannya belum sesuai dengan apa yang diatur. Malah, lebih dari itu penanganan bencana Palue sedang mengalami permasalahan hukum. Itu artinya bahwa proses penanganan bencana itu masih ditilep. Para pengungsi mengalami penderitaan tetapi ko penganannya tidak serius dilakukan, ujarnya.
Menyambung itu, Herry Naif (WTM) menegaskan bahwa Kabupaten Sikka adalah salah satu kabupaten yang memiliki peraturan daerah (PERDA) Penanggulangan Bencana pertama di NTT. Tetapi hingga hari ini bila kita melihat beberapa bencana yang terjadi proses penanganannya belum sesuai dengan apa yang diatur. Malah, lebih dari itu penanganan bencana Palue sedang mengalami permasalahan hukum. Itu artinya bahwa proses penanganan bencana itu masih ditilep. Para pengungsi mengalami penderitaan tetapi ko penganannya tidak serius dilakukan, ujarnya.
Diakhir pertemuan, Alex berharap bahwa akan sebuah studi khusus untuk penanganan bencana di Sikka sebagai sebuah rekomendasi agar penanggulangan bencana di Sikka harus menjadi lebih baik.
1 komentar:
sudah sharusnya setiap penanganan siaga darurat,tanggap darurat smpe pd transisi darurat bencana dievaluasi,palagi klu dikuti dg pnyusunan renkon,sop,renops dn po
Posting Komentar