Rabu, 09 November 2016
CPEF dan Burung Indonesia Monitoring Program WTM
Kegiatan ini difasilitasi dalam bahasa Inggris oleh Herry Naif (Koordinator Program) itu mengutarakan soal pelaksanaan program entah itu tentang kesuksesan yang dicapai sesuai target program dan tantangan atau kendala yang dialami dalam program. Dalam presentasi itu, Herry menyinggung bahwa program yang dilaksakan di Wilayah Mapitara ini mengalami dinamika pelaksanaan yang luar biasa. Bahwa ada sebuah pola pertanian yang ditawarkan WTM dimana sistem pertanian terpadu (selaras alam).
Model pertanian menjadi pilihan alternatif ketika banyak petani mengembangkan pertanian kimiawi. WTM secara serius mendorong pertanian yang bernuansa konservasi. Berbabagai aktifitas yang telah dilakukan adalah pembentukan kelompok tani, rekruitman dan seleksi kader, Diskusi perencanaan dan permasalahan pengelolaan pertanian, kunjungan sumber mata air, pembuatan kandang, vaksin ayam, pembibitan tanaman umur panjang (Kakao, Pala dan Cengkeh), pembibitan tanaman sumber mata air, kunjungan kebun dan berbagai aktifitas lain, ujar Herry.
Dalam presentasi itu, Skylar (CEPF) mempertanyakan tentang perbedaan data base jumlah sumber mata air yang ada dalam penulisan awal dengan yang sekarang, dan kondisinya juga berbeda. Menjawabinya, Winfridus Keupung mengatakan bahwa perbedaan itu terjadi setelah dilakukann indentifikasi dan penelusuran kondisi mata air yang ada. Benar bahwa yang ditulis itu 8 sumber mata air tetapi setelah ditelusuri secara faktual, padahal di Wilayah kecamatan Mapitara ada 36 sumber mata air, dengan kondisi stabil dan kurang. Sampai hari ini belum ada yang kering. Tetapi kondisi ini tidak berarti bahwa kita membiarkannya tetapi proses konservasi harus dilakukan.
Sedangkan Mengenai perkembangan pelaksanaan Hutan Kemasyarakatan (HKM) Mapi Detun Tara Gahar sudah diperoleh sejak bulan Oktober 2013 tetapi hingga hari ini belum dilakukan karena, pertama. Miskomunikasi yang terjadi antara pemegang Ijin Usaha Pengelolaan (IUP) HKM dengan Dinas Kehutanan Propinsi. Bahwa IUP sudah ada, tetapi belum ada RKHKMnya. Kedua, perubahan kewenangan yang sebelumnya menjadi kewenangan pemerintah kota/kabupaten, saat ini menjadi diambil alih oleh pemerintah provinsi, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Kondisi ini mestinya mendorong para pihak agar mempercepat proses pelaksaan IUP HKM tersebut, sambil menunggu IUP HKM untuk Desa Hale dan Hebing, demikian ungkap Win Keupung.
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
<marquee>WTM LAKUKAN VAKSIN AYAM DI 3 KELOMPOK TANI DI EGON GAHAR</marquee>
Ansel Gogu (Kader Tani WTM) sedang Vaksin ayam anggota Kel. Tani Egon Gahar, KN , Dalam rangka mendorong sebuah pola budi daya ternak t...
-
WORKSHOP: PARADIGMA PERWUJUDAN PENGELOLAAN KAWASAN EGON ILIMEDO YANG ECO-POPULIS Bagian (1), Proses Rabu, 23 Agustus 2017 Maumere... -
PROGRAM : PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT DALAM MENDUKUNG MANAJEMEN EKOSISTEM BERKELANJUTAN DI KAWASAN EGON 1. LATAR BELAKANG ...
-
Secara historis-kultural, padi merupakan sebuah tanaman yang diyakini sebagai dewi. Atau dalam sebutan orang sikka dua nalu pare...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar