WALHI NTT GELAR KONSULTASI DAERAH LINGKUNGAN HIDUP

Kupang, Walhi News: Penyelenggaraaan Konsultasi Daerah Lingkungan Hidup (KDLH) Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) NTT dilakukan sebagai rutinitas antara eksekutif Daerah (ED), Dewan Daerah (DD) dan Anggota Walhi NTT.  Konsultasi Daerah Lingkungan Walhi NTT diberi tema: Memperkuat Wilayah Kelola Rakyat di Kepulauan Menuju Kemandirian Pangan dan Air.
Kegiatan Konsultasi Daerah Lingkungan Hidup (Walhi NTT) yang selenggarakan di Jalan Mawar Naikoten, Kecamatan Kota Lama – Kota Kupang dihadiri oleh 17 lembaga anggota Walhi NTT yang terkonsolidasi dari pulau Sumba, Timor dan Flores. Selain itu juga dihadiri oleh Ahmad Pelor (Kepala Depertemen Penguatan Organisasi) Walhi Nasional. Kegiatan tersebut dilakukan pada hari Rabu, 19 April 2017.

Kegiatan KDLH ini dibuka oleh Umbu Wulang T. Paranggi (Direktur Eksekutif Daerah). Dalam pembukaan acara, Umbu mengatakan, bahwa: Pertama, Konsultasi Daerah Lingkungan Hidup merupakan momentum untuk mengkonsolidasi gerakan-gerakan kelestarian ekologis di ntt. Kedua, KDLH juga untuk merivew mandat-mandat Pertemuan Daerah Lingkungan Hidup (PDLH).
Lebih dari itu, Umbu  menegaskan bahwa konsultasi ini perlu memberikan rekomendasi-rekomendasi terkait dengan upaya-upaya kelestarian ekologi dan perlindungan wilayah ekologi rakyat.

Sedangkan Veronika Lamahoda (Wakil Ketua Dewan Daerah), menggarisbawahi bahaw walhi NTT harus mampu memperjuangkan nasib nelayan-nelayan kecil yang berada di pulau-pulau kecil yang tersebar di NTT. Karena, selama ini mereka tidak mendapatkan perhatian serius dari negara terutama perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasarnya.

Sedangkan secara internal, kita harus mampu memetakan kerja-kerja anggota dan kinerja Ekeskutif Daerah Walhi NTT, ujar Direktris Yayasan Tana Ile Boleng.

Setelah seremonial pembukaan, dilanjutkan dengan acara Konsultasi yang dipimpin oleh Veronika Ata (LBH Justitia Kupang), Petrus Damung (Sandika- Sumba Timur), Dewi Tamatur (Sahabat Alam). Kegiatan yang berlangsung di kantor Walhi NTT ini berjalan seru itu, merekomendasikan beberapa point diantaranya:

1. Pemeritan daerah NTT harus membangun penguatan dan perluasan dan perlindungan wilayah kelola rakyat di sektor pangan dan sumber daya air
2. Pemerintah ntt harus memastikan keselamatan rakyat di pulau-pulalu kecil
3. Pemerintah NTT menghentikan perijinan pertambangan Mineral dan batu bara
4. Mendorong pemerintah NTT membuat peraturan terkait dengan perhutanan sosial dan tanah objek reforma agraria salah satunya membentuk pokja Perhutanan Sosial
5. Mendoorong masyarakat NTT untuk memilih pemimpin kabupaten/kota dan propinsi yang berkomitmen pada kelestarian lingkungan dan perlindungan wilayah kelola rakyat
6. Pemerintah NTT harus fokus pada sektor kemandirian pangan dan air di pulau-pulau karena saat ini NTT adalah propinsi dengan import sektor konsumsi tertinggi di Indonesia dengan 82% (data Bank Indonesia).

Setelah rekomendasi ini, acara KDLH ditutup oleh Ahmad Pelor (Koordinator Depertemen Pengutan Kelembagaan) Walhi Nasional mengungkapkan bahwa pertama saya memberi apreseasi kepada Walhi NTT yang siap menjadi tuan rumah dalam penyelenggaraan Konsultasi Nasional Lingkungan Hidup (KNLH) yang akan dihadiri oleh 28 Ekeskutif Daerah di seluruh Indonesia dan Eksekutif Walhi Nasional, 21 – 25 April 2017.

Selain itu, penyelenggaraan kegiatan ini sebagai wujud dari konsolidasi dan lebih dari itu adalah untuk memperkuat gerakan-gerakan lingkungan yang kadang tidak progresif karena kondisi daerah, apalagi NTT adalah daerah kepulauan yang sulit dijangkau dengan muda oleh Eksekutif Daerah. Namun hendaknya keterbatasan ini tidak menjadi kendala utama dalam mengkonsolidisi anggota dan kinerja Eksekutif Daerah Walhi NTT, ajaknya.