STAF WTM DIKAPASITASI ANALISA ROCCIPI

Herry Naif (Koord. Prog.  WTM - CEPF) memandu kegiatan Breifing 

Maumere, KN. Seminggu WTM melakukan pertemuan Evaluasi Kegiatan bulan April dan perencanaan bulan Mei dengan sebuah pola baru. Walau  sudah seminggu dilakukan pertemuan di Kantor yang beralamat di Jalan Wairklau Maumere, tetapi semangat para kru WTM terus berkobar. Secara energi, tentunya telah terkuras habis.

Berasas pada pemikiran positif ini, Kru WTM bersepakat untuk dilakukan breifing tentang penyusunan PERDES yang akan dilakukan di 2 wilayah program, yakni Mapitara dengan Crytical Ecosystem Partnership Fund (CEPF) dan Misereor Jerman, pada hari Sabtu, 6 Mei 2017.

Kegiatan ini sebagai langka awal sebelum pelaksanaan kegiatan di lapangan bersama para pihak di desa dampingan.

Breifing penyusunan PERDES difasilitasi Yohanes Suban Kledes (Koordinator Riset PBH Nusra). Dalam pembukaan, Yohanes menguraikan tentang apa maksud dan tujuan dari perumusan sebuah peraturan. Bahwa, dalam kegiatan studi pengelolaan sumber daya alam yang dilakukan  WTM ada begitu banyak permasalahan sosial yang perlu dijawab dengan perumusan peraturan dengan Metode ROCCIPI. Tentunya, banyak metode yang ada tetapi kita memilih metode ini sebagai sebuah metode yang akan membantu kita dalam perumusan peraturan desa.

Lebih lanjut, Yohanes mengungkapkan bahwa metode ini dinilai partisipatif. Sejak era reformasi metode ini menjadi pilihan bagi kalangan aktifis.

Menariknya bahwa dalam kegiatan tersebut para staf serius mengikuti presentasi tersebut dan kemudian terjadi perdebatan yang alot tentang permasalahan apa yang harus diatur.
Ada yang melihat bahwa Perdes yang perlu didorong adalah mengatur tentang model pengelolaan sumber daya alam dan ada yang melihat bahwa apa pun perdes yang dihasilkan itu yang terpenting adalah menjawabi permasalahan masyarakat di desanya.

Menanggapi perdebatan tersebut, Herry Naif (Koordinator Program WTM-CEPF), mengungkapkan bahwa di wilayah program CEPF itu memang disepakati bahwa perdes yang dihasilkan adalah Perdes Lingkungan. Tetapi menurut hemat saya bahwa mengatur tentang lembaga adat atau pertanian berkelanjutan pun itu masih dalam koridor perbaikan manajemen ekosistem dalam mendukung penyelamatan ekologi, ujarnya. (Ryn - KN)