FPPB Kab. SIkka sedang berdiskusi tentang bencana Kekeringan dan erupsi gunung Egon di kantor WTM (15/01) |
Dalam beberapa bulan terakhir ini, Kabupaten Sikka dirisaukan dengan
dampak kekeringan dan status gunung Egon pada level 3 (siaga). Dua
ancaman bencana ini perlu disikapi secara serius oleh para komponen di
Kabupaten Sikka. Untuk itu, beberapa lembaga yang tergabung dalam Forum
Peduli Penanggulangan Bencana Kabpaten Sikka, seperti: WTM, Sanres,
Caritas, Yaspem, PMI, Tagana, WVI, Child Fund serta beberapa awak media
menyelenggarakan Diskusi terfokus di kantor WTM, Jumat 15 Januari 2015.
Kegiatan ini dibuka oleh Alex Armanjaya (Ketua Forum) bahwa kekeringan
dan erupsi egon sedang menjadi kerisauan bersama di Kabupaten Sikka.
Kegiatan ini difasilitasi oleh Winfridus Keupung (sekretaris Forum).
Mengawali diskusi ini para peserta diajak untuk melakukan identifikasi
pemetaan dampak dari kekeringan. Dari pemetaan itu ditemukan bahwa
Wilayah Timur (Tana Ai): hutan terakhir 21 Desember yang berdampak pada
kekeringan tanaman pangan dan tanaman komoditi (Kakao), Wilayah
Barat (Paga, Mego, Tanawawo juga mengalami yang sama. Kecuali Masabewa
dan Renggarasi yang masih normal. Wilayah Magepanda, sejak musim hujan
ini baru mengalami tiga kali hujan. Sedangkan Wilayah kecamatan Lela
banyak pohon kelapa yang mati.
Dari paparan dampak yang disebutkan membuat forum diskusi semakin seru.
Banyak pendapat terungkap dari peserta diskusi dimana bahwa kekeringan
tahun ini sungguh fenomenal. Artinya, disimpulkan bahwa sembilan puluh
(90) persen sedang mengalami gagal tanam dan akan semakin parah karena
praksisnya tahun ini tidak ada produksi makanan di Sikka, demikian ujar
win.
Kemudian ada yang mempertanyakan soal kebijakan Pemkab Sikka yang tak
kunjung muncul. Padahal dampak kekeringan ini akan sangat memiskinkan
rakyat dan kondisinya akan sangat genting bila tidak diantisipasi sejak
dini.
Dari diskusi ada beberapa rekomendasi yang dihasilkan yakni: Pertama:
Pemkab Sikka semestinya mendatakan dampak ancaman kekeringan agar
dicarikan solusi yang substansif membantu rakyat. Kedua, Pemkab Sikka
harus segera menetapkan Kabupaten Sikka sebagai Darurat Pangan dan Air
karena dalam setahun ini rakyat Sikka akan mengalami lilitan permasalah
hidup. Ketiga, Dalam menyikapi kasus ini juga diantara instansi-intansi
yang ada harus melakukan fungsi koordinasi agar ditemukan sebuah solusi
yang mumpuni dalam mengatasi permasalahan tersebut. Keempat, Hentikan
penebangan hutan dan kerusakan lain yang berdalih pembangunan serta
pemboran air tanah harus dihentikan agar sumber mata air ini menjadi
cadangan bagi rakyat Sikka dalam masa darurat. Utamakan program
pengamanan lingkungan hidup. Kelima, Pemkab Sikka harus menemukan sumber
penghidupan lain yang akan dikembangkan melalui program-program yang
pro-lingkungan. Untuk itu semua pembangunan yang ada harus memiliki
dokumen analisa resiko.
Sedangkan pada topik pembahasan mengenai ancaman erupsi egon. Bahwa
kondisi egon sedang dalam level 3 (siaga). Untuk itu, Pemkab Sikka harus
segera melakukan tindakan-tindakan yang responsif. Misalnya menyiapkan
tempat evakuasi bagi para pengungsi. Sebab menurut tim vulkanologi egon
menyatakan bahwa ada tiga dusun yang harus menjadi prioritas untuk
diungsikan yakni,warga desa Egon Gahar. Badan Penanggulangan Bencana
Daerah (BPBD) Sikka sebagai instansi terkait harus lebih progresif di
lapangan. Bila tidak akan berdampak fatal. Sebab kondisi terakhir yang
terekam dari lapangan bahwa ada 3 sekolah di Egon tidak melakukan KBM
karena mereka sadar upaya dini harus dilakukan. Malah ada warga yang
sudah melakukan evakuasi mandiri. Fakta-fakta ini semestinya dilihat
sebagai hal yang penting agar segera disikapi. Pemkab Sikka harus
menujukkan prestasi yang baik dalam upaya penanggulangan bencana di
Sikka.
Forum berdiskusi dengan dengan Paulus Nong Susar, Wabup Sikka (15/1 | 01) |
Setelah Diskusi bersama ini, para peserta dibawa koordinasi Alex
Armanjaya itu bertemu dengan Wakil Bupati Sikka untuk melakukan dengar
pendapat. Rekomendasi-rekomendasi forum disampaikan agar Pemkab Sikka
meresponnya. Menyambut kedatangan Forum Penanggulangan Bencana Kabupaten
Sikka, Wabup Sikka mengucapkan apreseasi kepada forum yang selalu
mengingatkan Pemkab Sikka. Bahwa penanggulangan bencana itu harus
menjadi tanggung jawab bersama. Pemerintah wajib melakukan tindakan
penanggulangan, demikian ujar wabup.
Dari dengar pendapat itu, Wabup meminta BPBD Sikka mengagendakan agar
dilakukan pertemuan koordinasi antar SKPD pada hari selasa, 19 Januari.
Pertemuan ini menjadi momentum untuk membagi peran sesuai dengan tugas
setiap instansi yang ada, ujarnya. (Tim KN)
1 komentar:
Urusan Penanggulangan Bencana tdk pasti kapan dimulai,meski demikian tdk bisa dianggap remeh,dan menjadi urusan banyak pihak demi meminimalisir risiko
Posting Komentar