WTM LAKUKAN EVALUASI DAN PERENCANAAN TRIWULAN

Maumere KN. Mengakhiri bulan Juli, WTM lakukan evaluasi dan perencanaan triwulan aktifitas program dan lembaga. Kegiatan yang dilakukan di kantor WTM itu dihadiri oleh staf WTM (26-29/07).

Agenda yang menjadi bahasan evaluasi adalah tentang berbagai aktifitas staf yang dilakukan di kelompok dan sekretariat. Martinus Maju, Richardus Efendi dan Yohanes Daya (Fasilitator Lapangan) dalam program kerja sama WTM dengan Misereor mempresetasikan mengenai pelatihan manajemen kelompok yang dilakukan bersama pengurus kelompok baik yang didampingi maupun yang tidak didampingi WTM. Kegiatan ini merupakan kegiatan bersama dengan pemerintah desa di wilayah Kecamatan Mego, Magepanda dan Tanawawo.

Selain itu juga dibicarakan tentang penelitian pemulian Benih yang sedang dilakukan oleh 8 kader tani. Dari presentasi itu, dapat dilihat bahwa sudah ada 4 kader yang sudah melakukan penanaman dan Beatriks Rika sebagai peneliti yang sukses itu lebih rapih dalam pencatatan dan konsisten melakukan pemantauan perkembangan padi penelitiannya.

Menanggapi miskomunikasi yang dibangun antara koordinator bidang dan para peneliti itu, disepakati agar pada bulan Agustus permasalahan ini diatasi agar penelitiannya menjadi sukses.
Herry yang memimpin sidah menegaskan bahwa komunikasi itu penting antara berbagai komponen di lembaga dan partisipan program. Komunikasi yang dibangun itu harus humanis sehingga tidak menimbulkan konflik interest.

Sedangkan para fasilitator yang banyak menyinggung tentang kemajuan advokasi legal drafting yang mana sudah dilakukan konsultasi publik, di desa Hebing dan Egon Gahar dan sekarang dalam tahapan konsultasi ke kecamatan dan bagian Hukum Pemdes.

Herry Naif, Koordinator Prog. WTM-CEPF dan Alex Dedy, Koord. Pert

Secara program CEPF mengalami sebuah kemajuan lapangan yang cukup signifikan tetapi kita tidak boleh hanya membanggakan itu tetapi yang paling urgen adalah dimana harus ada dampak positif dari perumusan peraturan desa agar kemudian perdes yang dirumuskan itu tidak mengabaikan partisipasi masyarakat karena itu perintah undang-undang, tukas Herry.

Sedangkan advokasi nelayan pun mulai menunjukkan taringnya, hanya saja perlu dilihat substansi programnya agar apa yang akan menjadi output program dapat tercapai. Prinsipnya para nelayan harus teroganisir dalam sebuah kesadaran sosial akan hak-hak dasarnya yang harus dilindungi, dipenuhi dan dihormati oleh negara.

Perdebatan dalam evaluasi itu diakhiri dengan pembahasan rencana triwulan (Agustus, September dan Oktober). Para staf kemudian terbagi dalam dua kelompok sesuai dengan progam yang diemban oleh WTM yakni Program Misereor dan CEPF agar membahas perencanaan program dengan menentukan indikator.

Dalam presentasi perencanaan triwulan itu, ditegaskan bahwa perencanaan itu kerangka kerja staf dan lembaga karena itu apa yang direncanakan harus dijalankan bukan ditunda. Kalau sebuah aktifitas mengalami penundaan terus menerus itu signal kegagalan, ujar Alex. (Ryn)