Sabtu, 28 Oktober 2017

AMAN LAKUKAN RAPAT KERJA – KONSOLIDASI KOMUNITAS ADAT DI WILAYA FLORES BAGIAN TIMUR

John Bala sedang memfasilitasi Kegiatan AMAN Flores Bag. Timur
Wairbleler, KN. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) wilayah Florens Bagian Timur,  dalam rangka menyelenggarakan Rapat Kerja dan konsolidasi komunitas adat di wilayah Flores Bagian Timur menghadirkan komunitas adat dari kabupaten Sikka, Flores Timur dan Lembata yang telah tercatat sebagai anggota AMAN. Kegiatan ini dihadiri oleh Lorens Sius Nadus (Ketua BPH Aman Wilayah Flores Bagian Timur), para pemangku adat dan para pengurus komunitas adat. Selain itu, para undangna yang sempat menghadiri kegiatan tersebut diantaranya: Yosep Ansar Rera (Bupati Sikka), Paulus Nong Susar (Wakil Bupati Sikka), Wakapolres Sikka dan Dan Lanal Maumere.

Kegiatan Raker ini dibuka oleh Yosep Ansar Rera (Bupati Sikka). Dalam sambutannya, Ansar mengemukakan bahwa Pemerintah Kabupaten Sikka sangat mendukung kegiatan-kegiatan seperti ini.
Bahwa beberapa bulan lalu kami sudah bertemu dengan beberapa Pengurus Nasional Aman untuk membicarakan mengenai pembuatan Peraturan Daerah tentang pengakuan terhadap masyarakat adat. Hanya memang ini dibutuhkan kajian Akademis sebagai tuntutan sebuah peraturan daerah, ujar Bupati Sikka.

Pada kesempatan itu juga dilakukan dialong interaktif dengan peserta. Beberapa peserta mempertanyakan tentang eksistensi masyarakat adat yang harus diakui Negara.

Yakobus Juang, Masyarakat Adat dari Likong Gete menyampaikan tentang konflik agraria yang dialami antar komunitas adat dengan PT. Diag. Pemerintah Kabupaten harus menyelesaikannya dengan memperhatikan aspek keberpihakan terhadap komunitas adat yang di sana.

John Bala (Direktur Bapikir) salah satu tokoh aktifis dari Gerakn Sosial yang telah lama berkiprah  mengatakan bahwa sejak awal terbentuknya Aliansi Masyarakat Adat Nusantara saya terlibat di dalamnya. Bahwa awalnya perjuangan ini dilakukan karena termarginalisasinya masyarakat adat di seputaran kawasan-kawasan lindung hampir di seluruh NTT.

Karena itu, kami (PBH Nusra) mengorganisir masyarakat adat untuk adanya sebuah kebijakan yang berpihak pada masyarakat. Bahwa konflik pal batas 84 dan 32 itu lama terjadi. Harus dicarikan solusi agar masyarakat bebas beraktifitas.

Pada kesempatan itu juga tampil sebagai pembicara mengemukakan bahwa ada empat kekuatan yang menjadi potensi dari masyarakat adat. Pertama. Kepemilikan Sumber Daya Alam (hutan, tanah, air dll). Kedua, aturan main atau tata kelola sesuai dengan nilai-nilai lokal. Ketiga, Organisasi. Bahwa secara historis ada sebuah kepemimpinan lokal yang sungguh punya nilai yang mana mengatur tentang kehidupan masyarakat. Keempat, Ritus-ritus sosial yang dijalankan sebagai wujud solidaritas antar sesama dan alam. 

Peserta Raker AMAN Flores Bagian Timor (27/10)
Keempat kekuatan ini menjadi cikal bakal yang kemudian akan dinilai mengganggu proses investasi yang akan dijalankan negara. Karena itu tidak heran bila kemudian muncul undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan desa gaya baru. Bahwa pada masa orde baru terjadi penyeragaman yang kemudian desa hanya menjalankan tugas-tugas administrasi. 

Tetapi dalam perkembangannya, dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 sebetulnya ada sebuah nilai lebih yang ditawarkan dimana desa diberi kewenangan untuk mengatur. Karena itu, hendaknya ini dimanfaatkan oleh komunitas untuk mengatur tentang bagaimana sebuah pengelolaan yang berpihak pada kelompok-kelompok marginal. 

Setelah itu dilanjutkan dengan sidang komisi, yang mana peserta dibagi dalam 3 komisi. Pertama, Komisi Organisasi difasilitasi oleh Herry Naif (WTM), Kedua, Komisi Program difasilitasi oleh Piter Embu Gusi (PBH Nusra), dan Komisi Resolusi difasilitasi oleh Marcel Jagong (AMAN). Ketiga komisi ini kemudian merekomendasikan beberapa hal yang akan ditindaklanjuti oleh AMAN dalam pergerakannya ke depan.

Dalam penutupan acara, Lorensius Nadus (BPH AMAN Flores Bagian Timur) mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah hadir dan memberi dukungan agar proses ini berjalan lancar dan kemudian ditutup dengan ucapan adat dalam bahasa Sikka. (Ryn- KN)






Selasa, 24 Oktober 2017

WTM Vaksin 300-an Ayam di Dua Kelompok Tani, Desa Hebing

Marianus Mayolis vaksin Ayam di Watukogang, Hebing
Maumere KN, Sebagai upaya mendukung budi daya ternak yang dilakukan para petani dampingan, yang terorganisir dalam kelompok tani itu dengan melakukan vaksinasi secara periodik. Vaksin ayam dilakukan Marianus Mayolis (Fasilitator Lapangan) didampingi Herry Naif (Koordinator Program) di dua kelompk tani yakni kelompok tani Watu Kogang dan Kelompok Tani Kasih Setia, desa Hebing, Kecamatan Mapitara, (24/10).

Vaksinasi periodik ini menjadi salah satu kegiatan pendampingan WTM dalam kerja samanya dengan Burung Indonesia dan Crytical Ecosystem Partnership Fund (CEPF).

Kegiatan vaksin ini dilakukan dengan pola kunjungan kandang yang mana setiap anggota kelompok menyiapkan ayam yang hendak divaksin dan vaksinatornya mengunjugi setiap anggota kelompok. 

Menurut Marianus Mayolis, bahwa dari pantauan lapangan, ditemukan bahwa sekarang beberapa anggota kelompok ada yang memiki ayam sampai limapuluhan ekor. Artinya bahwa ternak ayam juga menjadi satu pilihan alternatif yang bisa dipilih petani dalam mendukung dan meningkatkan pendapatan petani. 

Sisilia, salah satu anggota kelompok tani kasih setia mengungkapkan bahwa tahun ini ayam-ayamnya yang berjumlah limapuluhan ekor  itu tidak terjangkit penyakit ayam karena dampak dari vaksin. Karena itu kami berterima kasih kepada WTM yang membantu kami petani. Kami berharap supaya binatang lain juga divaksin seperti babi dan kambing. 

Sedangkan, Theresia Fausta (ketua kelompok tani kasih setia) menambahkan bahwa vaksinasi ini punya dampak positif yang mana ayam-ayam pemeliharaan anggota tidak terjangkit penyakit sehingga tahun ini kami masih bisa jual ayam. Seminggu yang lalu, saya mendapatkan satu juta lebih dari hasil jual ayam. Dan bila ini kami serius mengurus ayam tentunya kami bisa membantu memenuhi kebutuhan seharian kami. 

Senin, 23 Oktober 2017

MENEROPONG DISKRIMINASI PEMBANGUNAN KOTA DAN DESA

Koordinator Program WTM-CEPF
Pembangunan tidak mengenal batas ruang wilayah dan waktu atau lintas-batas. Perwujudan ruang yang aman, nyaman dan produktif dibedakan berdasarkan pendekatan sistem, fungsi utama kawasan, wilayah administrasi. Kegiatan kawasan dan nilai strategis kawasan dalam mendukung pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. 
Pembangunan sentralistik selama ini menjadi primadona pada faktanya telah banyak menimbulkan diskriminasi sosial antara kaya dan miskin, diskriminasi antara daerah dan diskriminasi antara kota dan desa. 
Kota dinilai terlampau penting, sehingga patut dibentengi. Dan wilayah pedesaan harus menyuplai kebutuhan warga kota. Wilayah pedesaan hanya mendapat sentuhan sejauh memberi kontribusi untuk kota. 
Dengan demikian, pembangunan kota dan desa  selama ini tumbuh dalam diskriminasi.  
Kota sebagai pusat pertumbuhan seakan tumbuh “mengenyampingkan” keberadaan desa. Sedangkan desa berjalan dengan alur kembang yang lambat, bahkan stagnan. Kondisi tersebut memunculkan berbagai persoalan, salah satunya; terjadinya urbanisasi yang massif yang tidak sebanding dengan perkembangan industri di kota. Kota bagai lambang mercusuar yang patut mendapat perhatian semua orang dan punya alasan untuk mendapat dukungan dari semua wilayah.  
Ketimpangan hasil-hasil pembangunan desa dan kota  berakibat buruk secara sosial dan ekonomi terhadap kehidupan kedua wilayah tersebut. 
Kota terus mengalami kepadatan penduduk yang semakin tinggi, sebaliknya desa yang masih bertumpu pada pola ekonomi pertanian tradisional justru kehilangan sumber daya produktif karena penduduk desa yang berpotensi sebagian besar dari mereka pindah ke kota, karena kota dipandang relativ memiliki peluang ekonomis. 
Sebuah pertanyaan kritis serentak menggugah; mengapa terjadi pergerakan penduduk dari desa ke kota?
Pertama, faktor pendorong, push factors, yang mengharuskan masyarakat berpindah ke kota untuk mencari nafkah kehidupan yang lebih baik. Fakta ini hampir terjadi di seantero Nusantara. 
Ketimpangan yang menyolok antara pembangunan di desa dan kota yang mana Kehidupan kota  sebagai pusat pertumbuhan ekonomi berjalan sangat cepat yang mampu merubah gaya hidup dan perilaku masyarakat kota pada kehidupan yang lebih nyaman. 
Kedua, Faktor penarik, Pull factors, merupakan sebuah situasi dimana membuat daya tarik kota menjadi kuat untuk mengundang hadirnya penduduk pedesaan datang ke perkotaan. 
Sambungan Hal. 2
Itu berarti desa semakin kehilangan tenaga kerja dan mereka yang berpotensi. Tidak heran bila pembangunan di desa sangat lambat, cenderung tidak demokratis dan tidak dapat memberikan pendapatan secara cepat dan langsung membuat perekonomian desa semakin rapuh. Tidak dapat dielakkan juga bahwa percepatan mekanisme ekonomis, gerak cepat pengetahuan dan informasi di kota jelas akan mengalahkan pertumbuhan di pedesaan. 
Dari sini muncul ketimpangan pertumbuhan kota dan desa yang semakin mencolok. Di sisi lain, kota memiliki visi modern dan dinamis, sedangkan desa karakternya lamban dan tradisional. 
Situasi yang penting diretas, untuk meretas kondisi timpang tersebut dibutuhkan bukan sekedar kebijakan namun juga strategi yang sesuai dengan karakter alam dan masyarakat setempat.
Salah satunya yang mungkin penting digagas adalah bagaimana menumbuhkembangkan demokratisasi di desa dan kota sebagai mesin produk pemimpin visioner dan berkemampuan? 
Pembangunan kota dan desa harus dibangun atas dasar hubungan simbiosis mutualisme kepentingan, dimana kota sebagai pusat pertumbuhan akan memacu pertumbuhan desa, dan desa dapat menjadi penyangga bagi pertumbuhan kota. Dan, bagaimana tata kepemimpinan di kedua wilayah tersebut dapat berjalan efektif dalam upaya mendorong perubahan ke arah yang lebih baik. Dengan demikian desa dapat berjalan sebagai ruang kehidupan sebagaimana layaknya sebuah kota. 

Demokrasi, Kepemiminan dan Agenda Perubahan
Sejak dibukanya katup demokrasi, seolah memberikan kesempatan secara terbuka kepada seluruh rakyat untuk ambil bagian  dalam pentas politik justru belum membuahkan hasil, bahkan semakin memunculkan berbagai permasalahan baru. Salah satunya; menguatnya politik transaksional dan terbangunnya sentimen etnis serta membuka peluang kebangkitan sistem kepemimpinan tradisional. 
Otonomi Daerah sebagai produk desentarlisasi bertujuan membuka ruang demokrasi secara teoritis sering dibayangkan sebagai kondisi yang diperlukan bagi efektifitas pembangunan, terutama pembangunan desa. 
Desentralisasi dan demokrasi akan membuat aparat Negara lebih terbuka dan akuntabel sehingga lebih tanggap terhadap kebutuhan dan aspirasi lokal. Namun hubungan antara desntarlisasi-demokrasi dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat tidak seluruhnya jelas, sebab belum ada bukti yang meyakinkan yang dapat menjelaskan bagaimana desentalisasi-demokratisasi dapat menanggulangi ketimpangan pertumbuhan antara desa dan kota.
Sebuah paradoks demokrasi yang mengancam nilai-nilai luhur demokrasi itu sendiri dan Integritas ke-Indonesiaan. Apa yang salah? Apakah sistem ekonomi-politik yang dijalankan tidak sesuai dengan karakter ke-indonesiaan. Ataukah integritas ke-Indonesiaan pemimpin yang kropos dan tidak mengerti tentang kebiasaan-kebiasaan Indonesia, potensi dan entitas rakyat Indonesia yang bermukim di kota dan desa dalam bentang kepulauan yang terbagi secara alamiah dalam kawasan-kawasan yang memiliki potensi khas masing-masing? Ataukah sistem demokrasi yang aplikatif seharusnya dapat menjadi media evaluasi kerja-kerja perubahan tidak sesuai dengan karakter alam dan masyarakat Indonesia?. 
Demokrasi adalah suatu keniscayaan dalam bingkai perubahan sosial, dengan memilih suatu sistem demokrasi yang sesuai dengan karakter dan kondisi obyektif, yang tidak mengutamakan pendekatan formal-administratif namun disarikan dari kondisi obyektif alam dan masyarakat. 
Ciri sistem demokrasi yang tegas adalah para pemimpin (pembuat kebijakan) di bawah “effective popular control‟ oleh komunitas (warga) di wilayah kekuasaannya. Inilah yang mungkin disebut sebagi partisipasi, karena mengandung dimensi hak akses dan kontrol terhadap tata kepemimpinan dan tatakelola organisasi sehingga dalam proses dinamika sehari-hari lebih akuntabel, transparan, dan responsif serta mengakomodir aspirasi menjadi buah kebijakan melalui mekanisme formal partisipasi rakyat; musyawarah pembangunan desa (musrenbangdes) dll.
Demokratisasi bukan sekedar pendelegasian kewenangan atau hanya sekedar penentuan pendapat yang dilakukan secara bersama-sama. Demokratisasi memerlukan sebuah tata kelola yang mumpuni sehingga dapat menjadi mesin cipta yang melahirkan kelompok pemimpin yang berkesadaran kritis dan memiliki kemampuan yang aplikatif. 
Selama ini, praktek tata kepemimpinan baik di LSM maupun pemerintahan (institusi Negara) seakan kehilangan arah dan disorientasi. 
Demokrasi seharusnya menjadi mesin produksi kelompok pemimpin visioner, humanis dan berkemampuan dalam berbagai bidang justru tidak dapat berjalan secara baik karena sering kali dibatasi oleh sistem hirakis dan kontrol birokrasi. Atau kepentingan mempertahankan kekuasaan dari pemimpin menjadi biang kerok dalam meracuni nilai-nilai demokrasi itu sendiri.
Cita-cita melahirkan kelompok pemimpin yang sungguh membawa perubahan justru sebaliknya mereproduksi tata kepemimpinan yang kembali menegakkan sistem ekonomi-politik-kebudayaan berbasis individualism, sehingga tidak dapat meretas ketimpangan antara kaya-miskin serta kota- desa. 
Fakta-fakta yang terjadi ini semestinya menjadi pembelajaran bersama dalam menemukan sebuah model demokrasi lokal yang dapat melahirkan pemimpin dalam menjawabi permasalahan dan kebutuhan rakyat di wilayah itu, bukannya menjawabi kebutuhan pemimpin dan kelompoknya.  ********

BERSAHABAT DENGAN ALAM


Herry Naif, Direktur WALHI NTT (2011-2016) dan
Koordinotor Program WTM-CEPF
Akselerasi pembangunan sejatinya berintensi meningkatkan kesejahteraan seolah menjadi  kabar-hibur bagi masyarakat yang tidak terhindarkan dari penggunaan sumberdaya alam. Eksploitasi sumberdaya alam yang tidak mengindahkan kemampuan daya tampung dan daya dukung (carrying capacity) lingkungan berakibat pada kian merosotnya kualitas lingkungan.

Beberapa penyebab kemerosotan kualitas lingkungan di Indonesia, seperti destructive logging, ekspansi industri pertambangan, reklamasi pantai, konversi kawasan hutan menjadi lahan perkebunan. Ke-semua-nya diidentifikasi sebagai aktivitas yang terberi dari kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang tidak berpihak pada nilai-nilai eco-humanis.

Berbeda dengan Kawasan lindung  Egon Ilimedo di wilayah kabupaten Sikka. Kawasan ini merupakan salah satu kawasan hutan lindung terbesar yang memiliki luas 19.456,80 ha atau 78,6% dari total luas kawasan hutan Kabupaten Sikka 24,738,43 ha. Kawasan ini  mencakupi tiga kecamatan yakni, Waigete, Mapitara dan Doreng. Bagi Warga  yang berada di sekitar kawasan hutan Egon Ilimedo telah menjadikan sebagai susu dan madu bagi hidupnya. 

Bagi masyarakat Sikka umumnya kawasan ini adalah paru-paru kabupaten Sikka. Pemberian alam seutuhnya dijadikan sebagai hakikat dasar dalam pengelolaan sumber daya alam. Mereka menjadikan alam sebagai pusat hidup mereka (kosmosentris). 

Tidak heran bila warga pada empat (4) desa, yakni: Natakoli, Egon Gahar, Hale dan Hebing berusaha mempertahankan hidup dan eksistensinya (struggle for life and struggle for existence) di tengah perdebatan akan tapal batas yang berdampak pada ruang kelola mereka. Hutan menjadi sebuah ruang penting bagi kehidupan manusia yang mana memberi nilai keseimbangan ekologi. 

Fungsi dan peran kawasan Egon seharusnya memberikan layanan ekologis yang baik dan nyaman mulai terganggu. Hal ini disebabkan berbagai aktifitas, seperti: perambahan hutan, ladang berpindah dengan sistem tebas-bakar, dan tidak adanya teras sering di lahan yang miring berdampak pada menurunnya dukungan dan layanan kawasan Egon. 

Pada kawasan ini juga sering terjadi erosi, banjir dan menurunnya debit air di beberapa sumber mata air.  Selain itu, Iklim mikro di wilayah ini pun terganggu. Padahal iklim mikro dibutuhkan untuk memberi kenyamanan  pada manusia dan perkembangan tanaman yang lebih baik pada wilayah yang terbatas,  khususnya kawasan Egon Ilimedo maupun kabupaten Sikka.

Permasalahan utama di kawasan Egon adalah terjadinya perambahan hutan atau pembukaan lahan kebun dalam kawasan hutan dan penebangan pohon (destructive logging). 

Fungsi dan peran kawasan Egon seharusnya memberikan layanan ekologis yang baik dan nyaman mulai terganggu. Hal ini disebabkan berbagai aktifitas, seperti: perambahan hutan, ladang berpindah dengan sistem tebas-bakar, dan tidak adanya teras sering di lahan yang miring berdampak pada menurunnya dukungan dan layanan kawasan Egon. 

Pada kawasan ini juga sering terjadi erosi, banjir, longsor dan menurunnya debit air di beberapa sumber mata air.  

Selain itu, Iklim mikro di wilayah ini pun terganggu. Padahal iklim mikro dibutuhkan untuk memberi kenyamanan  pada manusia dan perkembangan tanaman yang lebih baik pada wilayah yang terbatas,  khususnya kawasan Egon Ilimedo maupun kabupaten Sikka.

Permasalahan utama di kawasan Egon Ilimedo adalah terjadinya perambahan hutan atau pembukaan lahan kebun dalam kawasan hutan dan penebangan pohon (destructive logging). 

Dari catatan Dinas Kehutanan Sikka, aktifitas perambahan ini dilakukan hampir setiap saat dan berdampak luas pada rusaknya 280 ha hutan di Kecamatan Mapitara wilayah Egon Ilimedo desa Hale (130 Ha), Egon Gahar 100 Ha, Natakoli (50 Ha) yang menimbulkan debit 8 mata air menurun yaitu mata air, Wair Oridar, Napun Urut (Natakoli), Napun Ewa, rejo gajot (Egon Gahar) Napun Dagar (Hebing), Wair Heni, Wari Boto (Hale). Pada Wilayah desa Hale, Hebing dan Egon Gahar, perambahan sudah mendekati puncak Gunung Egon.

Beberapa gagasan dan permasalahan yang diungkap di atas, Wahana Tani (WTM) dalam kerja samanya dengan Critycal Ecosystem Partnership Fund (CEPF) dan Burung Indonesia melalui Program “Improving Ecosystem Manajemen and Livehoods Arround Mt. Egon” yang berkelanjutan di kawasan Egon Ilimedo dan bersama beberapa stakeholder di Kabupaen Sikka akan dilakukan Gerakan Penyelamatan Sumber Mata Air. Untuk itu, diselenggarakan gerakan penyelamatan sumber  mata air di delapan (8) titik mata air di Kecamatan Mapitara. 

Gerakan ini melibatkan para pihak (Stakeholder), seperti: (UPT Kesatuan Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup, Tagana, Koramil Bola, Pemerintah Kecamatan Mapitara, empat (4) Pemerintah Desa (Hale, Natakoli, Egon Gahar dan Hebing), OMK Paroki Hebing) dan Puskesmas Mapitara. Gerakan ini hendaknya mampu menularkan gerakan cinta lingkungan kepada masyarakat Mapitara dan menjadikan konservasi  sumber mata air dan lingkungan sebagai bagian dari kehidupan mereka.
 
Sebetulnya kegiatan ini dirayakan pada hari Valentine’s Day pada 14 Februari lalu sesuai dengan tradisi Gerejani yang mana diperingati sebagai hari kasih-sayang (berbagi kasih) antar remaja atau dalam keluarga tetapi momentum tahun ini, WTM bersama para stakeholder dan warga Mapitara menamainya “Green Valentine’s Day”. Kasih sayang warga dan Pemkab Sikka dicurahkan pada kawasan Egon Ilimedo. 

Tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan tersebut diantaranya:  (1) Memotivasi masyarakat Mapitara untuk konservasi tanah dan air bagi kehidupan masyarakat Mapitara; (2) Mengkonsolidasi para pihak yang berkaitan dengan isu penyelamatan lingkungan hidup; (3) Membangun paradigma penyelamatan ekologi kepada para pengambil kebijakan lokal di kecamatan Mapitara; (4) Perubahan paradigma pengurusan lingkungan hidup di tingkat pemerintah desa. 

Diharapkan bahwa kegiatan ini memiliki dampak riil bagi warga dan pemerintahan lokal, diantaranya; (1) Terbangunnya kesadaran ekologis untuk melestarikan lingkungan hidup; (2) Terkonsolidasinya para pihak yang berkaitan dengan isu penyelamatan lingkungan hidup; (3) Terbangunnya paradigma penyelamatan ekologi kepada para pengambil kebijakan lokal di kecamatan Mapitara; (4) Perubahan paradigma terhadap proses pengurusan lingkungan hidup di tingkat pemerintah desa dan Kabupaten.

Seiring dengan pelaksanaan kegiatan ini, sedang dilakukan Studi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan akan dilakukan workshop Pengelolaan Sumber Daya Alam (PSDA) serta Penyusunan Peraturan Desa (PERDES) pada 4 desa (Natakoli, Egon Gahar, Hale dan Hebing).

Penyusunan Peraturan Desa (Perdes) itu dimaksud untuk mengatur tentang proses dan pengelolaan sumber daya alam berdasarkan potensi dan analisa resiko yang akan ditimbulkan. 

Lebih dari itu diharapkan peraturan desa sebagai jawaban penyelesaian atas beberapa permasalahan lingkungan yang terjadi, misalnya mengatur tentang mekanisme pengelolaan sumber daya alam dan penyelesaian soal pembebasan kawasan mata air sebagai kawasan terlindung dan berbagai hal lain yang berkaitan dengan lingkungan. 

Sabtu, 21 Oktober 2017

Sharing Beatriks Rika

Kel Tani Kasih Ibu, Desa Bhera, Kecamatan Mego, Kab. Sikka - Flores

Menyikapi Persoalan Hutan Adat Pubabu, SEKDA NTT Ahistoris dan Arogan

Umbu Tamu Ridi, Deputi WALHI NTT 
Pada tanggal 17 Oktober 2017, rombongan Polisi Pamong Praja, Kepolisian Daerah Nusa Tengara Timur, dan UPT Peternakan sekitar pukul 15.00 WITA,  melalui surat yang ditanda tangani oleh Sekertaris Daerah Nusa Tengagara Timur, Ir Benediktus Polo Maing dengan Nomor: BU.030/105/BPPKAD/2017 tertanggal 17 Oktober 2017, Perihal: Penegasan Tentang Tanah Instalasi Besipae Milik Pemerintah Provinsi NTT, mendatangi masyarakat adat Pubabu dengan tujuan memberikan surat untuk mengosongkan lahan dan memaksa masyarakat adat Pubabu untuk menandatangani surat pengosongan lahan.Rombongan yang datang juga membawa Sertifikat Hak Pakai Nomor: 00001/2013-BP,794953, tanggal 19 maret 2013 dengan luas tanah 37.800.000 M2 bahwa tanah tersebut adalah tanah Pemerintah Provinsi Nusa Tengagara Timur.
Sebagaimana yang telah tertera bahwa tahun terbit Sertifikat Hak Pakai adalah tahun 2013, yang sebenarnya terjadi pada tahun itu adalah Dinas Peternakan Provinsi dipaksa oleh masyarakat adat Pubabuuntuk mengosongkan tanah/hutan adat Pubabu yang dikontrak dari masyarakat adat Pubabu. Masyarakat memaksa untuk mengosongkan lahan/hutan adat Pubabu atas dasar surat ketiga Komnas HAM yang menegaskan bahwa Dinas Peternakan segara mengosongkan lokasi agar tidak menggangu aktivitas masyarakat adat Pubabu.
 Persoalan yang sempat memanas pada tanggal 17 Oktober 2017 ini tidak seharusnya terjadi apabila Sekertaris Daerah Ir Benediktus Polo Maing menghargai proses penyelesaian hutan adat Pubabu yang dimediasi oleh Wakil Gubernur, Drs Benny Litelnoni, Msi. Hasil hearing/pertemuan yang dimediasi Wakil Gubernur pada bulan Oktober 2016, Desember 2016, dan terakhir pada tanggal 25 januari 2017 menyepakati, untuk kepentingan pembangunan proyek peternakan, Wakil Gubernur berjanji untuk membentuk tim mediasi yang akan mendiskusikan tentang lokasi pembangunan proyek Dinas Peternakan Provinsi di luar lokasi hutan adat Pubabu.
Pertanyaannya, apakah SEKDA NTT yang baru ini mengetahui dan memahami bila ada proses mediasi yang dilakukan Wakil Gubernur NTT? Bukankah seharusnya yang datang adalah tim mediasi bukan tim ekseskusi sebagaimana dijanjikan wakil gubernur. Sekertaris Daerah malah melakukan hal yang sebaliknya juga. Bukannya mendiskusikan tentang pemindahan lokasi peternakan dari hutan adat Pubabu ke tempat lain, tetapi datang dan mengklaim bahwa hutan adat tersebut adalah tanah milik pemerintah. Dalam hal ini, WALHI NTT menilai bahwa SEKDA Ahistoris dengan persoalan ini.
Berikutnya, SEKDA NTT telah melakukan tindakan arogan atau mentang-mentang. Langkah ini menunjukan langkah mundur pelayanan masyarakat. Bagaimana mungkin Wakil Gubernur telah menunjukan langkah persuasif dan berdialog dengan warga. Namun pada saat yang lain, SEKDA justru melakukan tindakan tanpa dialog dan sama sekali tidak membuka ruang aspirasi. Bagi WALHI NTT tindakan SEKDA merupakan tindakan yang arogan. Sikap tidak menghargai proses yan dimediasi oleh Wakil Gubernur NTT untuk jalan keluar terbaik dengan mengeluarkan surat eksekusi jelas jelas keluar dari azas demokrasi yang baik dan nilai nilai  Good Governance


Sikap Walhi NTT
Didasari atas proses yang telah berlangsung baik sebelumnya dan dirusak oleh kedatangan Tim Propinsi untuk melakukan eksekusi maka kami bersikap,
1.    Mengecam sikap Sekretaris Daerah Ir Benediktus Polo Maing yang Ahistoris, Arogan atau tidak menghargai mekanismemediasi yang dilakukan oleh Wakil Gubernur bersama Masyarakat Adat Pubabu
2.    Meminta Sekretaris Daerah untuk segera berkoordinasi dengan Wakil Gubernur atas proses mediasi yang telah dilakukan.
3.    Meminta Sekretaris Daerah NTT untuk melakukan dialog ulang dengan masyarakat adat
4.    Meminta Sekretaris Daerah untuk tidak lagi mengulang sikap Ahistoris dan Arogan pada masyarakat atas nama pembangunan.
5.    Meminta agar proses rencana eksekusi dan surat eksekusi dibatalkan
6.    Menegur bawahannya untuk tidak melakukan tindakan paksa dan menghentikan segala bentuk intimidasi kepada masyarakat adat Pubabu.
7.    Meminta DPRD Propinsi NTT untuk memanggil SEKDA NTT untuk mempertanyakan kebijakan SEKDA NTT dan meminta penghentian upaya eksekusi pengosongan lahan.
8.    Meminta Gubernur NTT untuk melakukan teguran dan memerintahkan untuk pembatalan surat SEKDA NTT Nomor: BU.030/105/BPPKAD/2017 tertanggal 17 Oktober 2017, Perihal: Penegasan Tentang Tanah Instalasi Besipae Milik Pemerintah Provinsi NTT. WALHI menilai surat tersebut tidak berlandaskan azas Demokrasi dan nilai nilai Good Governance
9.    Mendesak Pemerintah Provinsi termasuk DPRD untuk merancang Perda yang mengakui keberadaan masyarakat adat dan hak-hak masyarakat adat yang salah satunya adalah hutan adat, sesuai dengan Putusan MK 35 atas perkara 35/PUU-X/2012.

Kontak:
Umbu Tamu Ridi, SH. /Deputi WALHI NTT (082342339061)

Dominikus Karangora/Koordinator Pengorganisasian dan Wilayah Kelola Rakyat       (085858266562)  

<marquee>WTM LAKUKAN VAKSIN AYAM DI 3 KELOMPOK TANI DI EGON GAHAR</marquee>

Ansel Gogu (Kader Tani WTM) sedang Vaksin ayam anggota Kel. Tani Egon Gahar, KN , Dalam rangka mendorong sebuah pola budi daya ternak t...