WTM DORONG KEBIJAKAN DESA YANG BERPIHAK PADA PETANI

Rapat Staf WTM (30 Mei 2017). Foto: Tinus Maju

Maumere - KN, Dalam rapat evaluasi staf WTM bulan Mei dan perencanaan kegiatan  bulan Juni yang dilakukan di kantor WTM, Jalan Wairklau (29-31/05). Kegiatan diskusi ini berjalan seru, yang mana setiap Fasilitator Lapangan, Koordinator Bidang memperesentasikan tentang aktifitasnya.

Evaluasi yang dipimpin Herry Naif (Koordinator Program WTM - CEPF) memberi ruang yang seluas-luasnya kepada setiap staf WTM untuk menyampaikan tentang apa yang dialami di lapangan. Hampir semua Fasilitator Lapangan wilayah Mapitara kerja sama WTM-CEPF mengulas tentang kegiatan usaha tani yang mana telah dilakukan berbagai praktek pembuatann pupuk organik dan pestisida organik. Selain itu, Yanarius Yustinus, Mus Mulyadi dan Marianus Mayolis (Fasilitator Lapangan) menyinggung tentang Analisa ROCCIPI dan Perumusan Peraturan Desa (Perdes).

Bahwa kegiatan perumusan Peraturan Desa yang sudah sampai pada Konsultasi Publik adalah Desa Hebing. Diharapkan kegiatan konsultasi publik yang dilakukan di 3 dusun (Hebing, Watubaler dan Galit) memberikan masukan untuk penyempurnaan peraturan desa tentang perlindungan mata air, ulas Yolis.

Lebih dari itu, juga disinggung mengenai advokasi kebijakan desa yang dilakukan oleh Wahana Tani Mandiri (WTM) terutama bagaimana mendorong kebijakan yang berpihak pada petani.  Bahwa, sudah 3 tahun WTM dalam kerja samanya dengan Misereor telah mendorong pemerintah desa berpihak pada petani dengan mengakomodir berbagai kepetingan petani yang diwujdkan dalam kebijakan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). Alangkah lebih bagusnya, kita perlu mendapatkan APBDes kemudian dibuat analisis tentang Responsifitas Kebijakan Pemdes terhadap kepentingan petani, dengan demikian kita bisa mengukur seberapa keberpihakan, dan kemudian perlu dilihat juga proses implementasinya, tegas Herry.

Menanggapi diskusi ini, Alex Bambang kemudian melihat bahwa ini menarik karena sebetulnya komunikasi WTM dengan Pemdes di wilayah dampingan itu harus tuntas sampai pada bagaimana teknis pengembangan usaha tani. Bahwa WTM perlu membantu dalam proses pengimplementasian sehingga ada sinergitas antara kebijakan dan pelaksaannya, ujar Alex.

Sedangkan dalam presentasi dari para fasilitator lapangan WTM di wilayah program Misereor (Yohanes Dawa Martinus Maju, Richardus Dodiq Effendi) lebih mengulas tentang pelatihan manajemen kelompok yang sudah dilakukan di beberapa desa sebagai upaya pembenahan manajemen kelompok tani. Bahwa pelatihan ini harus berdampak pada perubahan manajemen kelompok tani dengan menerapakan sebuah manajemen yang partisipatif.

Selebihnya juga dibahas tentang tentang kesiapan penelitian pemulian benih dan kaji banding. Bahwa kegiatan ini menjadi substansi program yang harus diperkuat agar bagaimana meyakinkan bahwa organik jauh lebih tepat dalam menjawabi permasalahan petani hari ini, ujar Maria Marta Muda. (Ryn-KN)

PENGUATAN HKM MAPIDETUN TARA GAHAR, HEBING DAN HALE

1I.      LATAR BELAKANG

Program “Improving Ecosystem Managemet and Livehoods Around Mountion Egon - Indonesia” kerja sama WTM dengan CEPF dalam melakukan pendampingan untuk dua jenis kelompok masyarakat, yaitu: kelompok tani dan kelompok HKm di areal yang mendapatkan IUP-HKM.

Pendampingan ini bertujuan untuk memberikan motifasi dan pemahaman teknis kepada petani dalam usaha tani mereka. Selain itu, pendampingan ini juga bertujuan untuk memberdayakan dan mengarahkan petani merubah pola pikir dan perilaku ekologis. Sehingga dalam proses pengelolaan usaha tani mereka, petani selalu memperhatikan keberlanjutan dan kelestarian lingkungan.

Sejak tahun 2013 SK Bupati No. 354/HK/2013 tentang IUP-HKm diserahkan kelompok HKm Mapi Detun Tara Gahar dengan luas areal HKm 809,80 Ha. Dengan keluarnya SK Bupati seharusnya anggota mulai melakukan pembagian lahan berdasarkan aturan yang sudah tentukan. Dalam proses pengelolaan ada dua zona, yaitu: zona pemanfaatan dan zona lindung untuk zona pemanfaatan dimana lahan yang bisa dikelola sedangkan zona perlindungan, yakni: mata air, hutan keramat, dll harus  dijaga.

Hingga awal tahun 2017, banyak ragam fakta yang ditemui di lapangan, terutama persoalan seputar pengelolaan HKm dan  pengklaiaman wilayah kelola yang belum mendapat  titik temu. Pengimplementasian IUP HKm Mapi Detun Tara Gahar belum direalisasikan. Fakta ini kemudian mendorong para pihak agar mempercepat proses pengimplementasian pengelolaan HKm tersebut.

Dari empat desa yang didampingi, yakni: Egon Gahar, Hale, Hebing dan Natakoli, yang mana satu desa yang telah memiliki IUP HKm, yaitu desa Egon Gahar. Akan tetapi hingga saat ini kegiatan pengelolaan HKm belum berjalan sebagaimana mestinya karena lemahnya koordinasi yang dibangun oleh para pemangku kepentingan yang berhubungan langsung dengan HKm.

2.      TUJUAN

Beberapa  tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan ini, di antaranya:

·         Mengkonsolidasi para pihak yang memiliki kepentingan dengan pengelolaan HKm;

·         Memastikan keterlibatan rakyat  dalam pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm);

·         Mendesain Rencana Kelola HKm yang berpihak pada penyelamatan ekologi;

·         Memastikann adanya peningkatan pemahaman dan kapasitas akan pengelolaan HKm yang mementingkan zona lindung dan zona kelola;

3.      PENGUATAN HKM: ADVOKASI DAN KOORDINASI PARA PIHAK

3.1.POTRET PERKEMBANGAN PENGUATAN HKM

Pada tahun 2013 diterbitkan SK Bupati No. 354/HK/2013 tentang IUP-HKm Mapi Detun Tara Gahar dengan luas areal HKm 809,80 Ha di wilayah Egon Gahar. Terbitnya SK Bupati  tersebut seharusnya anggota pemegang IUP HKm sudah mulai melakukan pembagian lahan berdasarkan aturan yang sudah tentukan dengan memperhatikan pengelolaan yang  ekologis dimana ada dua zona, yaitu: Zona Pemanfaatan dan zona lindung. Zona pemanfaatan menjadi lahan yang bisa dikelola, sedangkan zona perlindungan, yakni: mata air, hutan keramat, dll harus  dijaga.

Menyikapi penerbitan IUP HKM tersebut, pada tahun 2015, ketua inti HKm Mapi Detun Tara Gahar bersama anggota HKm 1 melakukan pembagian areal kelola di Blok I di areal Rotan lok hanya saja kemudian seorang staf Dinas Kehutanan Maumere menemui pengurus HKm dan melakukan komplain atas apa yang dilakukan oleh pengurus HKm, karena tidak melalui prosedur yang baik dan benar. Prinsipnya pembagian areal harus disaksikan oleh pihak UPT KPH Sikka.

Hal ini juga kemudian diakui oleh anggota kelompok, bahwa pembagian areal kelolah yang telah dilakukan itu pun hanya dilakukan oleh pengurus inti tanpa melibatkan seluruh anggota HKm dan pihak UPT KPH Sikka sebagai instansi yang bertanggung jawab.

Saat itu, masyarakat mengaku sedang dilanda kebingungan sebab pada tahun ini pihak Dinas Kehutanan memiliki program kegiatan penghijauan untuk 11 Ha di lokasi Hkm yang telah ditetapkan menjadi areal HKm.

Besar dugaan kebingungan ini terjadi karena kurang adanya sosialisasi dan pendampingan dari pihak Dinas Kehutanan mengenai desain pengelolaan HKm. Namun informasi terakhir yang diperoleh dari pihak PEMDES Egon Gahar, program ini telah ditarik kembali oleh pihak Dinas Kehutanan dengan alasan kelompok tidak mengurus administrasi yang diminta.

Situasi seperti ini membuat anggota kelompok HKm menjadi jenuh dan enggan untuk melakukan kegiatan pengelolaan di wilayah HKm, padahal lokasi mereka sangat potensial jika ditanami tanaman perkebunan seperti kopi, kakao, cengkeh dan tanaman hortikutura,  dll.

Memasuki Maret 2017, berkat dorongan WTM permasalahan tentang mandeknya IUP HKm Mapi Detun Tara Gahar dapat diatasi dengan re-konsolidasi para pihak mulai dari perbaikan manajemen kelompok HKm sampai pada distribusi lahan HKM bagi setiap pemegangn IUP dengan luasan 50x50m.

3.2.            PROSES PENGUATAN HKM

3.2.1.      PENGUATAN HKM MAPI DETUN TARA GAHAR (DESA EGON GAHAR)

Merespon lambannya implementasi IUP HKm Mapi Detun Tara Gahar, WTM sejak awal program mencoba menjadi mediator dengan mempertemukan kedua belah pihak (Pemegang IUP dan UPT KPH Sikka) untuk duduk bersama dan mendiskusikan persoalan yang ada. 

Namun setelah beberapa kali dilakukan koordinasi untuk pertemuan masyarakat selalu berhalangan. Kemudian pada tanggal 1 Oktober 2016 terjadi pertemuan antara Dinas Kehutanan, Pemerintah desa Egon Gahar, Pengurus HKm dan Wahana Tani Mandiri, akan tetapi ketua inti HKm tidak hadir karena alasan tertentu.

Dengan demikian, peserta yang ada bersepakat untuk melakukan pertemuan kembali dalam waktu dekat bersama pemerintah desa Egon Gahar. Ketidakhadiran ini diduga karena adanya konflik interest di dalam tubuh kelompok HKm itu sendiri.

Beberapa permasalahan yang ditemukan di lapangan diantaranya:

·         Beberapa anggota kelompok yang namanya dimasukan secara sepihak tanpa melalui koordinasi dengan pribadi yang bersangkutan. Sehingga disaat diundang pertemuan untuk mendiskusikan pengelolaan HKm mereka mengaku kaget karena tidak mengetahui kalau mereka masuk dalam keanggotaan.

·         Proses pergantian kepengurusan dan keanggotaan pun dilakukan secara sepihak oleh pengurus inti sehingga banyak masyarakat yang merasa tidak adil dengan situasi yang ada.

·         Situasi yang demikian membuat pihak UPT KPH Sikka  memiliki keinginan untuk mencari jalan keluar dengan mengganti kepengurusan yang ada, sebab pengurus inti HKm tidak pro aktif. Namun setelah dilakukan pendekatan intensif agar tidak terjadi pergesekan diantara mereka sebab kelompok yang dibentuk dan disetujui secara bersama masyarakat. Setelah dilakukan pendekatan dan penyadaran kemudian para pengurus kembali aktif seperti yang diharapkan.

·         Pendampingan dari UPT KPH Sikka untuk kepastian kelanjutan pengelolaan HKm tidak berjalan;

REKONSOLIDASI DAN REORGANISASI HKM MAPI DETUN TARA GAHAR

SK Menteri Kehutanan Republik Indonesia ditetapkan di tahun 2010 merupakan sebuah upaya yang lakukan adalah pendekatan kepada pemerintah desa dan masyarakat adat dalam hal ini tokoh adat untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk bisa menerima program HKm karena program ini dapat menyelesaikan konflik yang berkepanjangan.

Dalam pelaksanaan program ini Pendampingan yang serius dari berbagai pihak agar dapat memberikan output yang bermanfaat bagi kelestarian hutan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Secara khusus kepada kelompok Hutan Kemasyarakatan (HKm) Mapi Detun Tara Gahar, Egon Gahar yang mendapatkan areal seluas 398 Ha, itu mengalami kemandekan dalam pelaksanaan pengelolaan tersebut. Wahana Tani Mandiri dalam kerja sama dengan Critycal Ecosystem Partnership Fund (CEPF) dalam program Improving Manajamen Ecosystem dan Livehoods Arround Mt. Egon Ilimedo - Indonesia, salah satu kegiatannya adalah mendorong percepatan pelaksanaan HKm sebagai salah satu bentuk renegosiasi negara dengan rakyat dalam mengedepankan pengelolaan yang eco-humanis.

Melihat kemandekan itu, maka dilakukan pertemuan Wahana Tani Mandiri, UPT KPH Kabupaten Sikka dengan pengurus dari keempat Sub-kelompok HKm di Egon Gahar yang difasilitasi oleh Yan Vitalis Yulianto (Kepala Desa Egon Gahar), Herry Naif (Koordinator Program WTM - CEPF), dan para staf lapangan WTM. Pertemuan ini dilakukan di Aula Kantor Desa Egon Gahar, (11/03).

Dari pertemuan tersebut, ada beberapa hal diantaranya:

·          Pendataan Kembali keanggotaan kelompok dan pembahasan internal melalui pertemuan Sub Kelompok HKm, sesuai dengan jadwal kegiatan yang disepakati:

ü  Rabu, 15 Maret 2017, Pertemuan Kel. HKm 3 dan HKm4

ü  Kamis, 16 Maret 2017, Pertemuan Kel. HKm 2

ü  Sabtu, 18 Maret 2017, Pertemuan Kel. HKm 1

·          Reorganisasi dan Restrukturisasi dalam upaya perbaikan manajemen kelompok HKm

·          Pembahasan tentang metode dan mekanisme distribusi lahan adil berdasarkan kesepakatan bersama

·          Dilakukan Musyawarah Bersama Kelompok HKKM Mapi Detun Tara Gahar, Egon Gahar, 25 Maret 2017

·          Pengukuran ulang areal HKm di wilayah Wolon Busur dan Popo Regang

·          Untuk Areal HKm wilayah Rotan Lok kewengan ada pada UPT KPH kab. Sikka

RE-KONSILIDASI PADA KEEMPAT SUB KELOMPOK

·         Pertemuan Sub Kelompok HKm 3 dan HKm 4

Pada tanggal, 15 Maret 2017 dilakukan pertemuan HKm 3 dan HKm 4 yang difasilitasi oleh Fasilitator Lapangan dihadiri oleh Herry Siswadi (UPT-KPH Sikka).

Peserta yang hadir 42, (L: 39) dan (P: 2).

Beberapa hal yang disampaikan dalam pertemuan itu antara lain:

ü  Dibutuhkan pendampingan agar pengelolaan di areal HKm dapat berjalan

ü  Pembagian Areal HKm harus secara adil kepada setiap pemegang IUP HKm

ü  Yang sedang bekerja di Areal HKm segera mengosongkannya, karena akan dilakukan pembagian ulang.

·         Pertemuan Sub Kelompok HKm 1

Pada tanggal, 16 Maret 2017 dilakukan pertemuan HKm 1 di rumah Mesias Merimo (Kampung Lere) yang difasilitasi oleh Fasilitator Lapangan.

Peserta yang hadir  ada beberapa hal yang disampaikan waktu itu antara lain:

Beberapa hal yang disampaikan dalam pertemuan itu antara lain:

ü  Dibutuhkan pendampingan agar pengelolaan di areal HKm dapat berjalan

ü  Kami tetap pada pendirian, bahwa pembagian yang telah dilakukan adalah resmi. Kalau ada pembagian secara Lot, kami menolak sebab kami sudah mengelolah.

ü  Perlu ada restrukturisasi dan reorganisasi Pengurus HKm Mapi Detun Tara Gahar

Jumlah anggota yang hadir adalah: 13, L: 12 dan P: 1.

·         Pertemuan Sub Kelompok HKm 2

Pada tanggal 18 Maret 2017 dilakukan pertemuan di Sub Kelompok 2 bertempat di Posyandu Welin Watut. Kegiatan ini difasilitasi oleh Fasilitator Lapangan (Yustinus Yanto). Peserta yang hadir itu: 22 orang, L: 20 dan P: 2.

 Beberapa hal yang disampaikan adalah :

ü  Persoalan pembagian tidak menjadi persoalan bagi kami, hanya saja sistem pembagiannya yang kami tidak sepakat karena tidak melalui musyawarah dan mufakat.

ü  Perlu ada pendampingan secara serius agar pengelolaan dijalankan

MUSYAWARAH BESAR (MUBES) MAPI DETUN TARA GAHAR

Sejak dikeluarkannya Ijin Usaha Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (IUP - HKm) Mapi Detun Tara Gahar pada tahun 2014, hingga hari ini belum diimplementasikan di lapangan. Beberapa  alasan yang menjadi dasar, diantaranya: Konsolidasi para pihak yang belum terlalu kuat dalam pengimplementasian HKm, serta pengorganisasian kelompok HKm yang belum terlalu solid, sehingga tidak berjalan baik di lapangan. 

Namun, setelah dilakukan pertemuan empat (4) sub kelompok HKm, disepakati untuk dilakukan Musyawarah Besar (MUBES) Mapi Detun Tara Gahar sebagai bentuk konsolidasi kelompok dan evaluasi terhadap proses yang lamban dalam implementasi IUP HKm tersebut. Selain itu, dibangun kesepakatan-kesepakatan baru yang menjadi strategi pelaksanaan HKm. Lebih dari itu juga akan dibahas tentang pendistibusian tanah kepada para pemegang IUP HKm. 

Musyawarah Besar Anggota Hutan Kemasyarakatan (HKm) Mapi Detun Tara Gahar, desa Egon Gahar, Kecamatan Mapitara, dilakukan di Aula Kantor Desa Egon Gahar, pada hari Sabtu, 25 Maret 2017. Kegiatan ini dihadiri oleh 96 orang, terdiri dari pemegang IUP dan para pihak yang hadir dalam mubes tersebut.

Para pihak yang hadir dalam Mubes itu, diantaranya: Vitalis Nong Veni, (Kepla UPT KPH Kab. Sikka), Herry Siswadi (Kepala Seksi Konservasi, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat UPT—KPH Kab. Sikka), Kamtibmas Polsek Bola, Herry Naif (Koordinator WTM-CEPF) dan Yan Vitalis Yulius (Kepala desa Egon Gahar)

Dari Mubes HKm Mapi Detun Tara Gahar, dicatat beberapa point penting, yang disampaikan para pihak, yakni:

·         Kepala UPT-KPH Sikka, Vitalis Nong Veni

Hutan berarti untuk hajat hidup orang banyak. Mengapa orang sangat bergantung pada hutan

Sebab menghirup udara yang bersih dan air dari hutan. Prinsipnya manusia hidup

membutuhkan air dan udara. Akan tetapi hutan semakin hari semakin berkurang. Padahal

jumlah manusia semakin hari semakin banyak. 

Selain hutan, lahan kelola kita pun semakin kecil dengan adanya perubahan iklim yang besar sehingga mempengaruhi  luas tanah kita, karena volume air laut semakin meningkat. Untuk mengatasi kekurangan lahan ini maka pemerintah memberikan izin kepada masyarakat untuk mengelolah hutan. Saat ini pemerintah sedang mengalokasikan wilayah hutan untuk Perhutanan Sosial dan difasilitasi oleh teman-teman NGO termasuk WTM.

Pada tahun 2013 SK Bupati No. 354/HK/2013 tentang IUP-HKm diserahkan kelompok HKm Mapi Detun Tara Gahar dengan luas areal HKm 809,80 Ha. Dengan keluarnya SK Bupati seharusnya anggota mulai melakukan pembagian lahan berdasarkan aturan yang sudah tentukan. Dalam proses pengelolaan ada dua zona, yaitu Zona Pemanfaatan dan zona lindung untuk zona pemanfaatan dimana lahan yang bisa dikelola sedangkan zona perlindungan, yakni: mata air, hutan keramat, dll harus  dijaga.

·         Firmus Piru, Ketua HKM Mapi Detu Tara Gahar

Sejak tahun 2013, sudah mendapatkan Ijin Usaha Pemanfaatan HKm, namun sampai saat ini kegiatannya belum berjalan. Sehingga, kita dilihat seperti tidak mampu mengelola. 

“Hari ini, kita berkumpul kembali di sini untuk membicarakan bersama untuk membicarakan kepentingan kita bersama. Oleh karena itu, saya harapkan kita berpartisipasi aktif sebab saat ini kita dibantu dan didampingi UPT KPH Sikka dan WTM.

·         Kanit Kamtibmas Polsek Bola

Hutan ini adalah untuk kepentingan bersama karena kalau hutan dirusak maka akan berdampak negatif.  Karena hutan dan air yang terkandung dalam tanah adalah milik negara. Masyarakat hanya diberi kesempatan untuk mengelolah secara baik. 

Oleh karena itu hendaknya kita perlu mengelolah dengan baik. Kita perlu memberi apresiasi kepada pemerintah atau LSM yang memiliki program yang berkaitan dengan hutan.

Kita patut bersyukur karena tanah kita sangat subur sehingga kami mengajak dan mengharapkan kepada masyarakat untuk mendukung program pemerintah dalam pengelolaan hutan kita. Kita perlu mengelola dan menjaga hutan kita dengan baik karena itu adalah berkat Tuhan yang diberikan kepada kita. Jangan tebang kayu sembarang karena akan mengganggu keselamatan kita. Jika hutan rusak maka masyarakat di sini akan menerima dampaknya.

·         Herry Naif, Koordinator Program WTM-CEPF

Dalam pembangunan yang harus diperhatikan adalah manusia dan lingkungan dalam nuansa keadilan. Lingkungan itu perlu dikelola dalam pertimbangan keseimbangan ekologi untuk semua makluk hidup.

Secara hukum, kelompok HKm Mapi Detu Tara Gahar sudah memiliki izin resmi sejak 2013. Seharusnya kita sudah melakukan berbagai hal untuk mengelolah HKM, namun faktanya seperti yang kita alami sekarang. Untuk itu, saya berharap proses hari ini akan memberikan beberapa rekomendasi yang berguna untuk kita semua, demi pelaksanaan pengelolaan HKm yang akan kita mulai jalankan setelah kegiatan ini.

·         Yan Vitalis Yulius, Kepala Desa Egon Gahar

HKM sebenarnya sudah empat lima tahun lalu. Akan tetapi mengapa  selama ini pengelolaannya macet. “Egon Gahar memiliki wilayah yang agak berbeda sebab lokasi HKm sudah dikelolah sebelum diberi IUP, sedangkan kita baru akan mengelolah setelah diberi IUP. 

HKm Mapi Detun Tara Gahar memiliki sejarah yang begitu panjang, bahwa di banyak lokasi warga sudah mengelolah di dalam hutan. Sudah banyak hal yang dibicarakan mengenai hutan. Hari ini kita datang di sini untuk kula babong (diskusi bersama) secara kekeluargaan.

Musyawarah Besar HKm Mapi Detun Tara Gahar, merekomendasikan beberapa hal penting diantaranya:

ü  Lokasi Rotan Lok menjadi areal kelola bersama bagi pemanfaat IUP HKm Mapi Detun Tara Gahar

ü  Lokasi  HKm Wolon Busur dan Popo Regang, akan didistribusikan kepada semua anggota secara adil;  

ü  Waktu dan Pengukuran dan Pembagian Lokasi HKm Wolon Busur dan Popo Regang akan dilakukan pada hari Rabu, 29 Maret 2017 sampai selesai dan wajib dihadiri oleh semua anggota kelompok.

B.      DESA HALE DAN HEBING

Berbeda dengan dengan desa Egon Gahar,  desa Hale dan Hebing hingga saat ini belum memiliki IUP karena kewenangan urusan kehutanan yang sebelumnya menjadi kewenangan pemerintah kota/kabupaten, saat ini menjadi diambil alih oleh pemerintah provinsi, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah.

Situasi ini memperlamban proses pengurusan IUP bagi desa Hale dan Hebing yang sebetulnya sudah harus memiliki IUP. Segala pengurusan izin akan berhubungan langsung dengan Dinas Kehutanan Propinsi. 

Menyikapi fakta ini, UPT KPH Wilayah Sikka bersama WTM dan Sandi Florata telah melakukan re-konsolidasi bagi komunitas Gawer Gahar (Hebing) dan Glak (Hale). Berdasarkan informasi yang diberikan UPT KPH Sikka , IUP HKm untuk dua desa ini akan terbit di tahun 2017 setelah dikonsolidasi dan mendapat keputusan pemerintah pusat.

Walaupun demikian petani di desa Hale dan Hebing sudah menjalankan aktifitas bertani mereka sebab areal yang ditetapkan sebagai lokasi HKm merupakan wilayah kelolah sejak nenek moyang mereka. Misalnya; di desa Hebing dusun Watu baler, kampung Gawer Gahar,  sebagian besar masyarakat yang mengolah lahan di kawasan PAL Batas 84 bermukim langsung di kawasan dengan pondok-pondok. Sedangkan satu dusun (Dusun Glak)  di wilayah desa Hale masuk dalam tapal batas 84. Saat ini dusun Glak masuk dalam calon daerah enclave yang saat ini sedang dalam proses penetapan.

Sejak awal masuknya program,  petani di dua lokasi ini engan untuk  bergabung dan membentuk kelompok sebab menurut pemikiran mereka tanah mereka akan diambil pemerintah jika mereka tergabung dalam HKm. Namun seiring dengan perkembangan pendampingan dan advokasi pihak WTM, saat ini mereka sudah membentuk kelompok dan tergabung dalam kelompok HKm. Saat ini desa Hebing memiliki satu kelompok HKm yakni kelompok Gawer Gahar dan desa Hale memiliki 6 kelompok yakni Maju Tani, Suka Tani, Tani Lestari (Dusun Napun Kontas),  Da’an Dadin, Ru Reo dan Gaging Pani (Dusun Glak).

4.            KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Bahwa advokasi Penguatan Kapasitas Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan yang berjalan lamban, hingga Maret mengalami sebuah kemajuan yang cukup signifikan dengan menghadirkan berbagai pihak yang berkaitan dengan isu penyelamatan ekologi.

Lebih dari itu, telah terjadi pembagian lahan pada areal HKm Mapi Detun Tara Gahar dan sedang dilakukan pembersihan lahan HKm. Ini adalah sebuah kemajuan yang dicapai.

Namun ada beberapa catatan yang harus dilakukan adalah pembahasan Rencana Kelola Hutan Kemasyarakatan (RK-HKm) Mapi Detun Tara Gahar dengan memperhatikan zona lindung dan zona kelola. Malah, diharapkan agar dukungan WTM-CEPF akan pengembanga

WTM VAKSIN AYAM DI KELOMPOK LERO BEKOR 1

Alex sedang melakukan pencampuran obat

Maumere,  KN. Dalam rangka pencegahan penyakit tetelo pada ayam, Tim WTM dibawa koordinasi Dedy Alex Bambang (Koordinator Pertanian) dan Yustinus Yanto (Fasiliator Lapangan) bersama Mesias Merimo dan Aselmus Gogu (Kader Tani WTM desa Egon Gahar) melakukan vaksin ayam di kelompok Lero Bekor 1, Desa Egon Gahar, Kecamatan Mapitara (26/05).

Kegiatan  ini dilakukan atas kerja sama WTM dalam kerja sama dengan Crytical Ecosystem Partnership Fund (CEPF) dalam program Improving Ecosystem Managemen and Livehoods around Egon Montion, Indonesia.

Kegiatan  vaksin ayam yang dihadiri oleh anggota kelompok Lero Bekor dikoordinasi oleh Anselmus Gogu. Jumlah ayam yang divaksin sebanyak 76 ekor.

Tim Fasilitator WTM mengunjungi kandang-kandang ayam yang ada untuk memberi vaksin kepada ayam milik anggota kelompok Lero Bekor 1.

Ansel Gogu, Kader tani lakukan vaksin ayam

Sebelum kegiatan vaksin dilakukan, Alex menjelaskan tujuan dari vaksin dan teknis memberi vaksin, mulai dari pengenalan, cara pencampuran dan waktu pemakaian. Menurutnya waktu vaksin tidak boleh lebih dari 3 jam pencampuran dan tidak boleh kena sinar matahari. Obat dan jarum harus dalam kondisi steril.

Bila tidak, obat yang dipakai itu akan terkontaminasi dan tidak bermanfaat sebagai vaksin. Malah lebih dari itu ayam yang divaksin, akan menjadi korban (mati), ujarnya.

WTM DAN PEMDES NATAKOLI RUMUSKAN PERDES PERLINDUNGAN MATA AIR

Natakoli - KN, Dalam upaya mengatasi penurunan debit air di wilayah Natakoli, Pemerintah Desa Natakoli dan Wahana Tani Mandiri menyelenggarakan kegiatan Perumusan peraturan desa di Kantor Desa Natakoli, Kecamatan Mapitara (24/05).

Mengawali acara ini dengan seremonial pembukaan yang dipandu oleh Mus Mulyadi (Fasilitator Lapangan), bahwa kegiatan ini diselenggarakan WTM dan Pemdes atas dukungan dari Critycal Ecosystem Partnership Fund (CEPF).

Herry Naif (Koordinator Program WTM) dalam sambutannya mengulas tentang alur proses mengapa perlu dilakukan perumusan peraturan desa. Bahwa kegiatan ini diawali dengan studi pengelolaan sumber daya alam yang dilakukan WTM bersama kader dan kelompok dampingan. Ada begitu banyak permasalahan yang ditemukan, karena itu sebagai jawaban terhadap semua permasalahan itu maka perlu ada sebuah perdes yang mengatur perilaku dan mengikat.

Sedangkan Herbonus Nong Lado (Ketua BPD Natakoli) mengapreseasi WTM yang ingin memberi nilai pembelajaran tentang bagaimana menyusun peraturan desa. Prinsipnya pembangunan bukan hanya pada fisik tetapi bagaimana harus mengatur perilaku bermasalah.

Lebih dari itu, pembangunan spiritual dan mentalitas sungguh dibutuhkan yang perlu diatur dalam perdes, ujarnya

Sedangkan, Yusuf Tefbana (Kepala desa Natakoli) dalam sambutannya mengungkapkan bahwa kegiatan hari ini merupakan tonggak sejarah bagi Natakoli. Bahwa dari perencanaan yang dibangun itu bahwa tahun ini akan ada 3 peraturan desa tetapi kita belum mulai. Hari ini, WTM hadir untuk memberikan sebuah nilai pembelajaran bagi kita desa.

Dan saya berharap WTM dan kawan konsultan hukum dari Perhimpunan Bantuan Hukum Nusa Tenggara (PBH Nusra) akan membantu kami dalam perumusan perdes-perdes yang lainnya. Tentunya kegiatan hari ini akan menambah sebuah pengetahuan baru bagi kami tentang pembuatan perdes, ujar putra TTS.

Setelah seremonial pembukaan difasilitasi oleh Yohanes Suban Kleden (PBH Nusra) untuk mengidentifikasi permasalahan yang hendak dirumuskan sebagai peraturan desa di Natakoli.

Pada awal diskusi dilakukan identifikasi permasalahan. Ada dua permasalahan yang diangkat diantaranya adalah perlindungan mata air dan pendistribusian air bagi warga.
Perdebatan yang cukup seru ini kemudian diputuskan bahwa yang mendesak diatur adalah perlindungan kawasan mata air mengingat penuruan debit mata air dari waktu.

PROFIL KELOMPOK TANI NUA HEU PEGA

Kelompok Nuaheu Pega adalah sebuah kelompok tani dampingan WTM yang berada di Nuaheu Pega, desa Bu Selatan, Kecamatan Tanawawo. Kelompok ini adalah gabungan anggota kelompok tani yang telah lama didampingi WTM sejak tahun 1995.

Tahun 2014, tepatnya 1 Oktober dibentuk kelompok Nuaheu Pega dengan jumlah anggota 14 orang dimana laki-laki 4 orang dan Perempuan 10 Orang yang diketuai oleh Siprianus Rehing, Sekaligus Kader Tani di Desa.

Dengan kondisi kelompok yang awalnya macet, Sipri menggerakan kelompok Tani secara perlahan dengan berbagai motivasi, bimbingan dan kerja langsung bersama anggota, mulai dari kerja gilir, iuran rutin, pertemuan bulanan, arisan dan diskusi bersama PL WTM (Dedi Alexnader Bambang) yang selalu membantu dengan Teknis Usaha Tani Terpadu.

Bukti nyata sudah dirasakan kelompok dengan kerja sama yang baik dan semangat gorong royong semua anggota punya kebun pangan (padi-jagung). Pada bulan Mei 2016 semua kebun anggota selesai panen padi dan jagung. Dimana hasil kelompok tani tidak boleh dipandang sebelah mata walaupun anggotanya rata-ratan sudah tuah tetapi taetap semangat dan terus aktif dalam kegiatan kelompok.

Selain itu kelompok Nuaheu Pega punya jaringan dan relasi dengan pihak luar cukup bagus berkat terobsoan yang dilakukan oleh Sipri sebagai ketua yang selalu dekat dengan Pemdes, Dinas terkait termasuk dengan BPK, Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, LSM dan juga program WTM, kelompok juga banyak mengirim proposal untuk perkembangan kelompok. Mengingat kas kelompok kasih sedikit kurang lebih Rp. 350.000 kelompok juga menjalin kerja sama dan banyak pihak terkait kegiatan di kelompok.

Pada bulan Maret 2016 yang lalu kelompok melakukan penghijauan mata air di Nuaheu Pega, bersama dengan Pemerintah Desa, PPL dan PL WTM menanam anakan dadap di sekitar mata air. Masih banyak kegiatan-kegiatan yang telah dan yang akan direncanakan oleh kelompok dengan harapan dan cita-cita serta tujuan kelompok lain mandiri dna semakin maju. (AB-Tim KN)

KELOMPOK TANI DAMPINGAN WTM DI EGON GAHAR BERBENAH DIRI

Yan Vitalis Yulianus, Kepdes Egon Gahar buka acara Pelatihan

Maumere, KN. Pelatihan Manajemen Kelompok untuk 6 Kelompok tani (Pengurus) dan Kader Tani di desa Egon Gahar yang difasilitasi oleh Yanarius Yustinus (Fasilitator Lapangan), Alexander Saragih (Koordinator Pertanian) dan Herry Naif (Koordinator Program) di kantor Desa Egon Gahar, (20/05).

Kegiatan ini dibuka oleh Yan Vitalis Yulianus (Kepala desa Egon Gahar). Dalam sambutannya, Yulianus mengharapkan agar perserta mengikuti kegiatan ini secara serius demi pembenahan kelompok tani yang ada di wilayahnya.

Kami juga mengucapkan terima kasih kepada WTM yang selalu membantu warga kami terutama dalam peningkatan kapasitas petani baik dalam teknis maupun dalam upaya manajemen yang lebih baik, ujarnya.

Setelah acara pembukaan dilanjutkan dengan Refleksi kondisi kelompok tani yang difasilitasi oleh Maesty Merimo. Dalam presentasinya, Mestik mengatakan bahwa kelompok tani yang ada di Egon Gahar belum memiliki sebuah pembenahan sebagaimana sebuah organisasi yang baik. Karena itu, perlu dilakukan pelatihan manajemen agar ini kemudian kelompok-kelompok tani yang didampingi WTM membenahi dirinya. 

Lebih lanjut, Yanarius Yustinus memfasilitasi tentang pentingnya manajamen kelompok dari perspektif administrasi agar itu menjadi bukti pendukung bagi sebuah kelompok. 

Sedangkan, Herry Naif mempresentasikan tentang sebuah model kepemimpinan yang bagaimana yang diinginkan kelompok tani. Ada kepemimpinan otoriter, demokratis, lieses Fiere, situasional dan patrenalistik. Dari beberapa kepemimpinan yang dibutuhkan kawan-kawan petani saat ini. 

Setelah itu, Alex mengajak peserta untuk melihat apakah dalam kelompok telah dilakukan perecanaan, montoring dan evaluasi. Karena ini akan menjadi dasar untuk melihat sejauh mana kelompok tani masih sehat ataukah mulai kesakitan, ujarnya. (Ryn - KN)