PEMDES NAPUGERA DAN WTM GELAR PELATIHAN MANAJEMEN KELOMPOK

Rikardus sedang presentasi Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi

Napugera, KN. Pelatihan Manajemen Kelompok yang diprakarsai WTM dan bekerja sama dengan Pemerintah desa Napugera sebagai partner kerjanya lembaga. Pelatihan ini dilaksanakan di Kapela Pu’u Tua Desa Napugera, Kecamatan Mego, (17/05). Peserta yang hadir saat kegiatan pelatihan adalah, Kepala Desa, Kader Tani, Staf WTM serta pengurus kelompok dari 7 kelompok yang ada di Desa Napugera, yaitu kelompok Rate Lena, Tunas Baru, Bita Oka, Solva, KWT Sedang Mekar, Rate Bata, dan kelompok Semangat Baru. Jumlah peserta yang hadir adalah 22 orang, dan yang tampil sebagai pembicara adalah Kader Tani, serta Staf WTM. 

Dalam pembukaan acara, Dedi Aleksander (Koordinator Bidang Pertanian) menyampaikan ucapan terima kasih kepada perwakilan kelompok, Kader Tani, dan Kepala Desa yang sudah meluangkan waktu untuk hadir pada kegiatan ini. 

Aleks juga melihat bahwa sangat penting petani masuk dan bergabung dalam suatu kelompok karena dengan berkelompok mereka dapat bekerjasama, sehingga pekerjaan yang berat akan menjadi ringan yang didukung oleh manajemen kelompok yang baik. Mengakhiri sambutannya Beliau berpesan kepada petani agar selalu bangga menjadi seorang petani.

Selanjutnya sambutan Kepala Desa Napugera, Stefanus Tuda, S.pd. Beliau mengapresiasi WTM yang berinisiatif untuk melakukan kegiatan pelatihan Manajemen Kelompok serta proses pendampingan terhadap kelompok yang ada di desa. 

Stefanus juga menghimbau kepada masyarakatnya, dalam hal ini pengurus kelompok agar mengikuti kegiatan pelatihan secara sungguh-sungguh, karena materi pelatihan ini akan meningkatkan kapasitas kelompok. Harapannya kelompok yang sudah ada, harus terus berkembang dan selalu melakukan pertemuan minimal sebulan sekali sehingga komunikasi antar pengurus dan anggota kelompok tetap terjalin dengan baik. 

Bahwa dana untuk pemberdayaan masyarakat cukup besar, sehingga masyarakat harus memberikan usulan kepada Desa agar bantuan yang diberikan betul – betul berdasarkan kebutuhan masyarakat. Selesai memberikan sambutan Kepala Desa dengan resmi membuka acara pelatihan Manajemen Kelompok, ujar Stef.

Setelah acara pembukaan, Henderikus Hende selaku kader tani di desa Napugera, membawakan materi tentang “Konsep dasar berkelompok”. Peserta yang hadir diajak untuk merefleksikan kembali tentang latarbelakang mereka membentuk kelompok, dan bagaimana perkembangan kelompok mereka saat ini. Hende juga menjelaskan tujuan, manfaat, serta prinsip dasar pembentukan kelompok. 

Selanjutnya Maria Martha Muda selaku Koordinator bidang Advokasi, Penelitian dan Konservasi lingkungan tampil sebagai pembicara kedua dengan membawakan materi, “Fungsi dan tugas kepengurusan kelompok serta, Aturan dan sangsi dalam kelompok”. Dengan menggunakan metode ceramah dan tanya jawab, ia menjelaskan bahwa suatu organisasi atau kelompok, harus memiliki struktur kepengurusan yang jelas. Aturan dan sanksi harus dibuat berdasarkan kesepakatan bersama sehingga pada saat penerapannya tidak ada komplain dari anggota yang lain, ajaknya. 

Sedangkan, Yohanes Dawa (Staf Lapangan, Kec. Tanawawo) menjelaskan mengenai pengertian kepemimpinan, tipe–tipe kepemimpinan serta kriteria pemimpin yang baik. Tipe pemimpin seperti apa yang peserta inginkan untuk memimpin kelompok mereka? 

Respon petani cukup antusias dengan memberikan jawaban bahwa mereka menginginkan pemimpin yang demokratis, karena pemimpin yang seperti itu selalu melakukan diskusi atau musyawarah untuk mengambil suatu keputusan sehingga anggota kelompok menjadi lebih aktif, dan ada proses pemberdayaan di dalam kelompok.

Martinus Maju (Staf Lapangan Kec. Mego) membawakan materi mengenai “Pengelolaan administrasi dan keuangan kelompok”, dengan menggunakan metode ceramah dan tanya jawab. Beliau menjelaskan mengenai pengertian dari administrasi, jenis-jenis administrasi, manfaat administrasi, serta bersama peserta melihat contoh format dari beberapa buku yang dipakai sebagai administrasi kelompok. Selain itu juga disinggung tentang keuangan kelompok dan bagaimana cara untuk mengelola uang yang ada didalam kelompok. 

“Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi”, yang dibawakan oleh Richardus Dodig Efendi ( Staf Lapangan Kec. Magepanda ), menjelaskan mengenai pengertian perencanaan, monitoring dan efaluasi, kemudian membagi peserta menjadi 3 kelompok dan mendiskusikan tentang apa saja perencanaan yang sudah dibuat didalam kelompok. 

Selanjutnya dipresentasikan juga tentang format untuk perencanaan kelompok dan mengisi format tersebut dengan perencanaan yang sudah dibuat oleh kelompok. Untuk materi monitoring dan efaluasi prosesnya sama dengan materi perencanaan.

Menutup kegiatan pelatihan ini dengan materi “Membangun jejaring”, dibawakan oleh Dedi Aleksander (Koordinator bidang pertanian), sekaligus merangkum atau memberikan kesimpulan dari semua materi yang sudah diberikan. (Dody - KN)

WTM ROADSHOW UNTUK PELATIHAN MANAJEMEN KELOMPOK

Alex Saragi (Koord. Pertanian WTM) didampingi Sergius Solo (Kepdes Dobo Nuapu'u

Tana Li, KN. Dalam memperkuat solidaritas dan manajemen kelompok tani dampingan, Wahana Tani Mandiri (WTM) melakukan pelatihan manajemen kelompok di desa-desa dengan melibatkan struktur kepemimpinan kelompok tani (Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara serta para kader tani yang ada di desa. Kegiatan ini dilakukan sebagai salah satu kegiatan dari program WTM  dalam kerja sama dengan Misereor Jerman “Peningkatan Kapasitas Petani dalam Perubahan Iklim Lewat Pendekatan Usaha Tani Berbasis Konservasi”.

Kegiatan ini dilakukan di desa Napu Gera dan Dobo Nuapu’u (Kecamatan Mego) dan Renggarasi (Tanawawo) difasilitasi oleh Tim Fasilitator WTM, yakni: Alexander Saragih (Koordinator Pertanian), Martha Muda (Koordinator Riset dan Pengelolaan Lingkungan Hidup), Martinus Maju dan Yohanes Dawa (Fasilitator Lapangan), 17-20/05.

Pelatihan ini diawali dari refleksi para pengurus kelompok tentang konsep dasar dan motivasi pembentukan kelompok tani masing-masing. Ini dilakukan WTM sebagai upaya pemugaran pemahaman mereka setalah tiga (3) tahun didampingi WTM. Kemajuan apa saja yang sudah dicapai dan kegagalan apa yang sedang merintangi kelompok tani masing-masing.

Beberapa materi yang disampaikan dalam pelatihan manajemen kelompok adalah melihat kembali struktur kepengurusan kelompok tani dan model kepemimpinan yang dibangun (Ketua, Wakil Ketua Sekretaris, Keuangan/Bendahara). Apakah pernah dilakukan perencanaan, monitoring/pemantauan dan evaluasi. Ketiga proses ini akan membantu kelompok tani dalam mencipkatkann iklim manajemen yang transparan dan akuntable.

Yohanes Dawa Sedang Memfasilitasi Pelatihan Manajemen Kelompok

Karena itu para fasilitator yang terbagi dalam beberapa materi yang disampaikan, yakni: Tujuan Kelompok, Administrasi, Fungsi dan Tugas, Kepemimpinan, Kerja sama Kelompok, Membangun Jejaring Kelompok dan Keuangan Kelompok serta Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Kelompok.

Dalam pelatihan itu, juga dihadiri oleh Kepala desa dan Aparatur Desa. Di desa Dobo Nuapu’u Sergius Solo (Kepala Desa Dobo Nuapu’u mengapreseasi Wahana Tani Mandiri melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan bersama kelompok tani dampingan.

Saya mewakili pemerintah desa mengharapkan bahwa keberlanjutan program WTM itu sinergis dengan program desa terkait pengambangan kelompok, ujar Sergius.

Lanjut Sergius, demi kemajuan bersama kelompok, kita perlu sama-sama berusaha agar ada perubahan yang signifikan. Untuk itu, hendaknya melalui pelatihn ini semua peserta bisa termotivasi dan memotivasi anggota kelompok masing masing agar tercipta suatu perubahan yg baik. Kamu pihak desa tetap mendukung kegiatan kelompok asalkan kelompok tani punya perencanaan dan kegiatan yg berkelanjutan, demikian ujar Kepedes dua periode ini.

BENAHI LEMBAGA: KRU WTM BAHAS SOP-K

Maumere, KN. Dalam rangka meningkatkan kualitas kelembagaan, di tengah tuntutan transparansi dan akuntabilitas kelembagaan, kru WTM melakukan pembahasan Standar Operasional Prosedure (SOP) Keuangan dalam menciptakan sebuah iklim manajemen keuangan yang transparan dan akuntable kepada donor dan kepada publik.

Kegiatan pembahasan SOP Keuangan ini dilakukan di Kantor WTM yang dihadiri oleh Carolus Winfridus Keupung (Direktur WTM), Marta Muda (Koordinator Riset dan Pengelolaan Lingkungan, Alexander Saragi (Koordinator Pertanian), Will Woda (Koordinator Advokasi), Ernestina D. Hariona (Keuangan Program CEPF). (15-16/05)

Pembahasan SOP Keuangan di Kantor WTM (16/05)

Herry Naif (Koordinator Program WTM) dalam Program CEPF yang memimpin proses diskusi tersebut mengatakan bahwa proses ini bukan baru saja dilakukan lembaga hanya saja bahwa selama ini mekanisme keuangan belum tersistematis.

Prinsipnya, Standar Operasional Prosedure Keuangan itu adalah kumpulan kebijakan, aturan, prosedur, mekanisme, format, kode dan contoh-contoh sebagai panduan suatu lembaga dalam menyusun, mengelola dan mengawasi keuangan, ujarnya.

Mengawali presentasi tentang SOP yang sudah dipersiapkan, Getrudis Dari (Manajer Keuangan WTM) mengatakan bahwa tujuan utama dari sebuah manajemen keuangan adalah konsep kontrol yang jelas dan dimengerti sebagai pelaporan keuangan. Untuk itu dibutuhkan pencatatan transaksi keuangan yang akurat untuk menunjukkan bagaimana dana digunakan, menyediakan informasi yang berguna secara sistematis dan akuntable.

 Lanjut Udis, bahwa beberapa tujuan dari SOP Keuangan itu adalah: pertama, sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan keuangan berdasarkan tugas pokok masing-masing dalam ruang lingkup keuangan. Kedua: Untuk menghindari kesalahan dan duplikasi serta pemborosan penggunaan keuangan dalam kegiatan. Ketiga, menjamin penggunaan tenaga dan sumber daya yang efisien dan efektif. Keempat; menjelaskan tugas dan kewenangan serta tanggung jawab.
Setelah itu dilakukan pembahasan tentang peran dan tugas pokok tentang aktor-aktor yang punya keterkaitan dengan pengelolan keuangan program atau lembaga.

Lebih dari itu telah dipersiapkan format-format keuangan dan dilakukan simulasi keuangan agar sistem yang dibuat tidak mempersulit para kru WTM dalam mengakses secara internal. Selain itu juga peran keuangan itu terdistribusi dalam setiap struktur yang ada.

Disepakati bahwa hasil pembahasan ini akan disimulasikan pada rapat evaluasi staf dan kemudian ditetapkan secara kelembagaan sebagai standar pengelolaan keuangan di WTM. (Ryn- KN)

IUP HKM MAPI DETUN TARA GAHAR MULAI DIKELOLA WARGA

Maumere, KN. Setelah dilakukan Musyawarah Besar (Mubes) HKM Mapi Detun Tara Gahar, desa Egon Gahar, 25 Maret 2017 dilanjutkan dengan pendistribusian lahan bagi warga pemegang Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUP-HKM) oleh Unit Pelayanan Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPT-KPH), yang mana setiap pemegang IUP mendapatkan 50x100m2.

Kegiatan pendistribusian ini dilakukan dalam nuansa keadilan bahwa setiap pemegang IUP mendapatkan luasan yang sama. Pembagian itu telah dilakukan di lokasi Popo Regang dan Wolon Busur sejak 29 Maret hingga 4 April 2017. Kedua lokasi ini dibagi kepada pemegang IUP sedang lokasi Rotan Lok belum didistribusikan.

Menindaklanjuti pembagian lahan ini kepada warga pemegang IUP kini dilanjutkan dengan pembersihan lahan. Rencananya setelah pembersihan lahan akan dilakukan dengan Recana Kerja Hutan Kemasyarakatan (RK-HKM) yang akan didesain dalam dua zona yakni zona lindung dan zona pemanfaatan.

Bahwa setiap pemegang IUP harus mengalokasikan untuk zona lindung, karena prinsip dasar dari Hutan Kemasyarakatan adalah menghutankan lokasi kawasan yang dinilai dalam kondisi genting. Karena itu, selain memanfaatkan lahan setiap pemegang IUP harus mengalokasikan lahannya untuk zona lindung, demikian kata Herry Siswadi (Kepala Pemberdayaan Masyarakat dan Perlindungan Hutan UPT-KPH Sikka.

WTM DAN PEMDES HALE RUMUSKAN PERDES PENERTIBAN TERNAK LEPAS

Hale, KN. Kelanjutan dari Studi Pengelolaan Sumber Daya Alam (PSDA) yang dilakukan oleh Kader Tani Wahana Tani Mandiri dalan Kerja sama dengan Critycal Ecosystem Parthnersip Fund (CEPF) melalui program "Improving Ecosystem Manajemen dan Livehoods in Egon Mountion Indonesia", kemudian dari presentasi hasil studi itu merekomendasikan beberapa perumusan Peraturan Desa sebagai jawaban terhadap permasalahan-permasalahan yang ditemukan.

Karena itu dibentuklah tim perumus Peraturan Desa (PERDES) yang diakomodir dari BPD Hale, Aparatur Desa, Pendidik, Kader Tani, Tokoh Perempuan, Konsultan Hukum, dan Staf WTM. Sebagai langka awal  dari kegiatan itu dibuatlah identiftikasi untuk menentukan permasalahan yang mendesak diselesaikan dan dilanjutkan dengan Analisa Roccipi sebagai salah satu langkah dalam perumusan perdes.

Kegiatan ini analisa Roccipi ini difasilitasi oleh Yohanes S. Kleden (PBH Nusra) yang dihadiri Wihelmus Woda (Koordinator Advokasi) dilakukan di Kantor Desa Hale, (10-11/05).

Mengawali kegiatan perumusan peraturan desa tersebut, Yohanes S. Kleden mencoba mereview hasil studi PSDA dengan mengidentifikasi masalah-masalah yang ditemukan dalam penelitian. Di desa Hale ada banyak masalah yang ditemukan diantaranya: Hutan Rusak, Ternak Berkeliaran-Perlu diatur karena sesuai kearifan yang ada bahwa dalam istilah adat sering terdengar istilah Wihing Wawi Peni Manu oleh karena itu ternak yang berkeliaran perlu diatur dalam PERDES), Retribusi Pasar, Lembaga Adat

Dari beberapa permasalahan tersebut, kemudian para peserta/tim perumus peraturan desa melihat masalah Ternak berkeliaran perlu diatur karena sesuai kearifan lokal yang ada disebutnya Wihing wawi peni manu. 

Dengan demikian para peserta dibagi dalam dua kelompok untuk melakukan analisis dengan metode ROCCIPI (Role = Aturan, Opportunity=Peluang/Kesempatan, Capacity=Kapasitas, Communication=komunikasi, Interest=Kepentingan, Process=Proses dan Ideology=Sikap dan Nilai). Ditemukan beberapa aktor dalam permasalahan itu diantaranya: Pemilik ternak, Pemerintah Desa, Masyakat dan Tokoh/lembaga adat. Dari beberapa aktor ini kemudian dianalisis apa Perilaku Bermasalah, Penyebab Perilaku Bermasalah dan solusi. 

Setelah itu disepakati bahwa pada tanggal  telah ada naskah akademis dan drafting perdes yang siap didiskusikan di tiga dusun di desa Hale. Dengan demikian, Perdes yang dirumuskan ini mendapatan berbagai masukan dari masyarakat Hale untuk disempurnahkan dan kemudian dikonsultasikan dengan bagian Hukum Pemdes dan Bagian Hukum Setda Sikka agar mendapatkan nomor registrasi. 

Mengakhiri kegiatan itu, Yani (Ketua BPD Hale) mengatakan bahwa kami memberi apreseasi kepada WTM yang memfasilitasi kami untuk meningkatkan kapasitas para tim perumus agar dalam perumusan perdes-perdes yang lainnya, kami telah memiliki pengetahuan tentang bagaimana membuat Peraturan Desa yang baik dan benar. (Ryn- KN) 

PLAN SELENGGARAKAN WORKSHOP DI MAUMERE

PLAN SELENGGARAKAN WORKSHOP DI MAUMERE

Wabup Sikka membuka acara Workshop (8/05) di Hotel Pelita

Maumere, KN. Workshop Membangun Perempuan dan Generasi Muda Melalui Pengambangan Agro-Industri dan Agro-Bisnis yang diselenggarakan Plan Internasional Indonesia wilayah Sikka yang bekerjasama universitas Brawijaya Malang di hotel Pelita Maumere, (8-9 April 2017).

Kegiatan Workshop yang dihadiri oleh peserta dari beberapa dinas dan LSM di Sikka, Lembata dan Nagekeo dibuka Paulus Nong Susar (Wabup Sikka). Dalam pembukaan itu, Paulus Nong Susar mengungkapkan bahwa perempuan adalah sosok yang mampu mendampingi dan menyimpan berbagai potensi dalam dirinya. Karena itu, sesuai dengan tema kegiatan hari ini perempuan perlu diapreseasi dan diberi ruang dalam berbagai hal. 

Selain itu, Sikka sudah mempunyai Sikka Information Centre yang diharapkan agar mampu mengidentifikasi dan mendorong potensi yang dimilikinya agar dikembangkan dalam mensejahterahkan rakyat.

Setelah itu dilanjutkan dengan presentasi mengenai Pengembangan Sistem Agroindustri Terpadu dan Berkelanjutan untuk meningkatkan Pendapatan Masyarakat dan Daerah oleh Prof. Dr. Ir. Sri Kumalaningsi, M.App.Sc dari Universitas Brawijawa Malang. Dalam presentasi itu, Prof. Sri mengungkapkan tentang bagaimana sistem keterkaitan antara masukan, proses dan Output. Ditekankan bahwa potensi (komoditas-komoditas) unggulan yang ada di Flores harus dikelola untuk membangun agrobisnis.

Lebih dari itu, diharapkan bahwa pemkab Sikka, Lembata dan Nagekeo harus mampu mengelola potensi yang ada. Kami siap membantu dalam berbagai hal demi kemajuan. Sedangakan persoalan modal itu kita juga akan dibantu oleh Bank dan koperasi-koperasi. Saya akan tunjukan bagaimana caranya untuk menemukan jalan yang mudah, ujar Guru Besar Brawijaya. (Ryn - KN)

STAF WTM DIKAPASITASI ANALISA ROCCIPI

Herry Naif (Koord. Prog.  WTM - CEPF) memandu kegiatan Breifing 

Maumere, KN. Seminggu WTM melakukan pertemuan Evaluasi Kegiatan bulan April dan perencanaan bulan Mei dengan sebuah pola baru. Walau  sudah seminggu dilakukan pertemuan di Kantor yang beralamat di Jalan Wairklau Maumere, tetapi semangat para kru WTM terus berkobar. Secara energi, tentunya telah terkuras habis.

Berasas pada pemikiran positif ini, Kru WTM bersepakat untuk dilakukan breifing tentang penyusunan PERDES yang akan dilakukan di 2 wilayah program, yakni Mapitara dengan Crytical Ecosystem Partnership Fund (CEPF) dan Misereor Jerman, pada hari Sabtu, 6 Mei 2017.

Kegiatan ini sebagai langka awal sebelum pelaksanaan kegiatan di lapangan bersama para pihak di desa dampingan.

Breifing penyusunan PERDES difasilitasi Yohanes Suban Kledes (Koordinator Riset PBH Nusra). Dalam pembukaan, Yohanes menguraikan tentang apa maksud dan tujuan dari perumusan sebuah peraturan. Bahwa, dalam kegiatan studi pengelolaan sumber daya alam yang dilakukan  WTM ada begitu banyak permasalahan sosial yang perlu dijawab dengan perumusan peraturan dengan Metode ROCCIPI. Tentunya, banyak metode yang ada tetapi kita memilih metode ini sebagai sebuah metode yang akan membantu kita dalam perumusan peraturan desa.

Lebih lanjut, Yohanes mengungkapkan bahwa metode ini dinilai partisipatif. Sejak era reformasi metode ini menjadi pilihan bagi kalangan aktifis.

Menariknya bahwa dalam kegiatan tersebut para staf serius mengikuti presentasi tersebut dan kemudian terjadi perdebatan yang alot tentang permasalahan apa yang harus diatur.
Ada yang melihat bahwa Perdes yang perlu didorong adalah mengatur tentang model pengelolaan sumber daya alam dan ada yang melihat bahwa apa pun perdes yang dihasilkan itu yang terpenting adalah menjawabi permasalahan masyarakat di desanya.

Menanggapi perdebatan tersebut, Herry Naif (Koordinator Program WTM-CEPF), mengungkapkan bahwa di wilayah program CEPF itu memang disepakati bahwa perdes yang dihasilkan adalah Perdes Lingkungan. Tetapi menurut hemat saya bahwa mengatur tentang lembaga adat atau pertanian berkelanjutan pun itu masih dalam koridor perbaikan manajemen ekosistem dalam mendukung penyelamatan ekologi, ujarnya. (Ryn - KN)